Sebelumnya
Ketika Moral Berhadapan dengan Kepentingan
Di Baku, Azerbaijan, tantangan yang dihadapi Indonesia bahkan lebih nyata. Dalam Konferensi Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC), Indonesia mendorong negara-negara Islam menunjukkan keberanian politik yang lebih besar.
Usulan Indonesia cukup keras: mengevaluasi hubungan diplomatik negara-negara OKI dengan Israel dan mendorong pembekuan keanggotaan Israel di forum IPU.
Namun di sinilah diplomasi internasional memperlihatkan wajah aslinya. Setiap negara membawa kepentingannya sendiri. Ada kepentingan energi. Ada kepentingan perdagangan. Ada kepentingan keamanan. Ada pula tekanan politik dari negara-negara besar.
Akibatnya, banyak resolusi internasional berhenti sebagai dokumen diplomatik tanpa daya paksa. Konsensus menjadi mahal, sementara kompromi sering kali mengurangi substansi keputusan.
Di sinilah muncul paradoks diplomasi modern. Semakin banyak negara sepakat bahwa perang harus dihentikan, semakin sulit pula menemukan jalan bersama untuk benar-benar menghentikannya.
Baca juga : Membarui Skala Prioritas Program di Tengah Ketidakpastian Global
Dari Gaza Menuju OECD
Yang menarik, agenda BKSAP ternyata tidak berhenti pada isu konflik. Di Paris, orientasi diplomasi Indonesia bergeser menuju isu ekonomi. Indonesia sedang berpacu menjadi anggota OECD, organisasi yang selama ini identik dengan standar tata kelola negara-negara maju.
Bagi politisi PKS ini, keanggotaan OECD bukan sekadar prestise. Lebih dari itu, status tersebut menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki regulasi yang dipercaya investor global.
Karena itu, diplomasi luar negeri tidak lagi berhenti di meja perundingan. Ia harus diterjemahkan menjadi legislasi nasional. Parlemen harus menyelesaikan berbagai regulasi mengenai independensi data statistik, reformasi perpajakan, hingga aturan anti-penyuapan pejabat asing.
Artinya, diplomasi internasional kini tidak lagi hanya berlangsung di luar negeri. Diplomasi juga berlangsung di ruang rapat DPR. Kredibilitas Indonesia di mata dunia bergantung pada kualitas hukum yang dibangun di dalam negeri.
Air dan Industri Halal: Geopolitik Baru Sedang Dimulai
Baca juga : Gandung Pardiman: Pariwisata Jadi Tameng Devisa di Tengah Krisis Global
Wakil Ketua BKSAP Ravindra Airlangga membawa perspektif berbeda. Baginya, ancaman masa depan tidak selalu berbentuk rudal atau invasi militer. Air bersih justru berpotensi menjadi sumber konflik berikutnya.
Data yang dipaparkan Ravindra menunjukkan hampir separuh sumber daya air lintas negara belum memiliki mekanisme pengelolaan bersama. Dalam kondisi perubahan iklim, krisis air dapat berubah menjadi sumber sengketa baru antarnegara.
Indonesia kemudian menawarkan diplomasi air sebagai instrumen perdamaian. Pendekatan tersebut memperlihatkan perubahan paradigma keamanan global. Keamanan tidak lagi hanya berbicara mengenai senjata. Keamanan berarti kemampuan menjamin air, pangan, energi, dan lingkungan hidup bagi masyarakat.
Hal serupa terjadi pada industri halal. Banyak orang menganggap isu halal hanya berkaitan dengan agama. Padahal, di baliknya tersimpan potensi ekonomi bernilai triliunan dolar.
Ironisnya, sebagian besar produk halal negara-negara OKI justru dipasok negara non-anggota. Melalui gagasan Mutual Recognition Agreement (MRA), Indonesia ingin menjadikan industri halal sebagai instrumen integrasi ekonomi dunia Islam.
Dengan demikian, diplomasi parlemen tidak hanya membahas perang. Ia mulai berbicara mengenai rantai pasok global, investasi, perdagangan, dan kesejahteraan.
Indonesia Memainkan Politik Bebas Aktif Versi Baru
Baca juga : Pancasila Dan Literasi: Dua Pilar Indonesia Menghadapi Ketidakpastian Global
Apa yang dilakukan BKSAP sesungguhnya mencerminkan arah politik luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Di tengah rivalitas blok Barat dan Timur, Indonesia memilih tidak terjebak dalam politik blok. Syahrul menggambarkannya dengan sederhana.
"Hari ini Presiden bertemu Donald Trump, besok bertemu Vladimir Putin. Kita harus lincah." Kalimat itu menggambarkan evolusi politik bebas aktif Indonesia.
Jika pada era Perang Dingin Indonesia dikenal sebagai pelopor Gerakan Non-Blok, kini tantangannya jauh lebih kompleks. Dunia tidak lagi terbagi hanya menjadi dua kutub. Kini ada Amerika Serikat, China, Rusia, Uni Eropa, India, negara-negara Teluk, hingga kekuatan regional baru yang semuanya berlomba memperluas pengaruh.
Dalam situasi seperti itu, Indonesia tidak cukup hanya bersikap netral. Indonesia harus mampu berbicara kepada semua pihak sekaligus menjaga kepentingan nasionalnya. Dan di sinilah diplomasi parlemen menemukan relevansinya.
BKSAP bukan sekadar menghadiri konferensi internasional. Ia menjadi kanal kedua diplomasi Indonesia—jalur yang lebih lentur, lebih cair, tetapi tetap membawa mandat konstitusi untuk ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.