RM.id Rakyat Merdeka - Wacana menjadikan Presiden Jokowi sebagai cawapres di Pilpres 2024 mulai bikin PDIP gerah. Banteng tak rela Jokowi yang merupakan kader terbaik yang berhasil menjadi presiden 2 periode diwapreskan. Bagi banteng, dengan mendorong-dorong Jokowi sebagai cawapres, itu sama saja merendahkan dan menginjak-injak harga diri Jokowi.
Belakangan, isu Jokowi akan turun kelas menjadi cawapres mulai kencang disuarakan. Jokowi digadang-gadang agar berpasangan dengan Prabowo Subianto, eks rivalnya di Pilpres 2019 dan juga anak buahnya di kabinet.
PDIP sebagai partai yang mengorbitkan Jokowi mulai dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta hingga menjadi presiden 2 periode, tentu saja sewot dengan isu tersebut. Partai jawara 2 kali Pemilu Legislatif ini, tidak terima kader kebanggaannya itu, diremehkan dengan mendorongnya sebagai cawapres.
Ketidakrelaan Banteng itu diungkapkan Ketua DPP PDIP, Said Abdullah. Dia menegaskan, Jokowi bukan tipikal orang yang gila kekuasaan. Jokowi tidak serendah seperti yang dituduhkan para lawan-lawan politiknya.
“Beliau punya martabat. Beliau punya legacy dan beliau itu bukan orang yang gila kekuasaan," kata Said, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. "Itu tidak mungkin terjadi,” tegasnya, saat mengonfirmasi wacana mencawapreskan Jokowi.
Ketua Banggar DPR itu juga tidak sepakat, bila isu yang berkembang liar di masyarakat harus Jokowi juga yang mengklarifikasinya. Karena sejak awal, memang tidak mungkin presiden 2 periode maju lagi di Pilpres, meskipun hanya sebatas cawapres.
Baca juga : Jokowi Senangkan Rakyat
Kata dia, ketimbang menanggapi isu yang tidak masuk akal, lebih baik Jokowi fokus pada usaha-usaha dalam meninggalkan legacy yang baik bagi masyarakat.
Said menjelaskan, Jokowi tidak perlu menanggapi setiap isu yang beredar. Apalagi, kata dia, terhadap hal yang mustahil seperti wacana duet Prabowo-Jokowi.
“Ngapain Presiden capek-capek menanggapi hal seperti itu?" tegasnya. "Masa beliau sudah sedemikian rupa, beliau ditarik-tarik untuk jadi wakil, ya tidak mungkin, tidak masuk akal,” herannya.
Seperti diketahui, wacana Jokowi maju sebagai cawapres terus dihembuskan. Meskipun sudah berkali-kali dibantah Jokowi, tetapi saja itu muncul lagi-muncul bahkan di akar rumput, muncul kelompok relawan yang menamakan diri sebagai Seknas Prabowo-Jokowi.
Tak cuma mengkampanyekan duet Prabowo-Jokowi, relawan ini juga mengajukan gugatan judicial review atas Pasal 169 huruf n UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pasal itu mengatur soal persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
Gugatan ini sudah teregister di MK dengan nomor perkara 92/PUU/PAN.MK/AP3/09/2022. Berkas gugatan diteken langsung oleh Ketua Koordinator Sekber Prabowo-Jokowi 2024-2029 Ghea Giasty Italiane. Berkas mereka diterima MK pada Senin (19/9) pekan lalu.
Baca juga : Konstitusi Tak Melarang Orang Mimpi Jadi Capres
Tak hanya relawan, Prabowo juga sudah menanggapi isu yang sedang hot itu. Prabowo yang saat ini memang lagi dekat-dekatnya dengan Jokowi dan kerap dipasang-pasangkan, tak menghalangi bila bosnya di kabinet itu berniat akan maju sebagai cawapres. "Mungkin saja", kata Prabowo.
Melihat wacana ini semakin berkembang liar di masyarakat, Guru Besar Ilmu Politik, Prof Maswadi Rauf angkat bicara. Dia menyarankan agar Presiden Jokowi terang-terangan saja menolak wacana maju sebagai cawapres tersebut. Agar tidak mengundang kecurigaan publik. Karena orang-orang di sekitar Jokowi masih membuka kemungkinan-kemungkinan tersebut.
"Bukan hanya karena pertimbangan aturan Undang-undang, tapi lebih kepada pertimbangan unsur kepatutan. Presiden Jokowi harus malu dong, gengsi dong. Bangsa kita harus lebih beradab lah," kata Prof Maswadi, tadi malam.
Selain faktor kepatutan, ia juga khawatir upaya memonopoli kekuasaan lebih dari 2 periode itu, dapat membuka jalan kekuasaan yang otoriter. Contohnya Putin, itu selama 20 tahun bolak-balik menjabat Perdana Menteri, Presiden, Perdana Menteri lalu Presiden lagi. "Itu konyol dan otoriter. Kalau Jokowi punya keinginan itu, berarti otoriter," sentilnya.
Contoh lain adalah mantan Presiden Filipina Ferdinand Marcos yang mengubah konstitusi negaranya agar bisa berkuasa lebih lama. "Untung umur dia pendek," ingatnya.
Menurutnya, perpanjangan masa jabatan lewat opsi cawapres ini sangat berbahaya dan hanya menguntungkan oligarki. "Rakyat Indonesia harus menolak," ujarnya.
Baca juga : Yang Terkena PHK, Ayo Tetap Semangat!
Mantan Ketua MK Prof Jimly Asshidiqie juga ikut menyampaikan penolakan. Dengan tegas, dia mengatakan bahwa presiden Jokowi tidak bisa maju lagi di Pilpres 2024 mendatang. Meskipun dalam posisi sebagai cawapres. Karena, Presiden dan Wapres itu satu paket. "Intinya Presiden Jokowi tidak bisa nyalon lagi. Titik," tegasnya.
Namun, Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan tidak ada larangan Presiden Jokowi maju sebagai cawapres di Pilpres 2024 nanti. Karena presiden dan wakil presiden itu adalah dua hal yang berbeda.
"Pakai ilmu apapun dalam konstitusi, tidak ada larangan presiden 2 periode jadi cawapres. Karena presiden itu satu hal dan wapres itu hal lain. Wapres itu enggak ada kewenangan apapun, dia hanya bekerja kalau diperintah oleh presiden," kata Margarito, saat dikonfirmasi, tadi malam.
Ia sepakat bahwa Presiden dan Wakil Presiden adalah satu paket sebagaimana disebut Jimly. Di mana wakil presiden bisa menggantikan presiden yang mangkat atau diberhentikan. "Betul, tapi pertanyaannya adalah bukankah pemilu adalah peristiwa hukum yang mengakhiri 2 periode itu? Sehingga cawapres tidak bisa dihitung 3 periode," pungkasnya.■
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.