RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa sikap kritis dan pengawasan terhadap kekuasaan harus dilandasi data serta fakta, bukan kemarahan apalagi serangan personal.
Penegasan itu disampaikan Megawati dalam pidato penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDI Perjuangan Tahun 2026 di Jakarta, Senin (12/1/2026).
“Menghadapi kekuasaan, perjuangan partai tidak dijalankan dengan kemarahan, bukan dengan serangan personal, dan bukan dengan konfrontasi kosong. Cara-cara demikian justru menjauhkan kita dari watak kenegarawanan,” kata Megawati.
Presiden ke-5 RI itu mengatakan, garis perjuangan PDIP adalah politik gagasan, kekuatan moral, serta keberpihakan kebijakan kepada rakyat marhaen.
Baca juga : Megawati Pantau Pendidikan Anak Korban Banjir Aceh
Sebagai partai penyeimbang, PDIP memiliki kewajiban konstitusional memastikan kebijakan negara tetap berada di jalur kepentingan rakyat kecil dan keadilan sosial.
“Kritik kita harus berbasis data, pengalaman nyata rakyat, dan nilai ideologis—bukan provokasi emosional. Dengan cara itulah partai menjaga martabat politiknya,” ujar Megawati.
Megawati juga menggarisbawahi bahwa dalam sistem demokrasi, Pemerintahan bukanlah musuh personal, melainkan objek kritik kebijakan yang sah dan konstitusional.
Megawati mendorong agar diskursus politik nasional tidak semata terfokus pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyentuh isu keadilan sosial, kedaulatan pangan dan energi, keadilan ekologis, serta kualitas demokrasi.
Baca juga : Pengamat: Inpres Diskresi Diperlukan untuk Percepatan Pemulihan Aceh
Menurutnya, PDI Perjuangan harus menjadi rumah bagi rakyat dalam mencari keadilan, terutama ketika negara tampak kuat secara institusional, namun belum sepenuhnya menghadirkan rasa keadilan.
“Oleh karena itu, perjuangan partai harus dijalankan secara menyeluruh, dari fungsi legislasi di parlemen hingga politik akar rumput yang emansipatoris,” tegasnya.
“Kekuatan politik PDI Perjuangan tidak boleh bergantung pada kedekatan dengan kekuasaan, melainkan pada kepercayaan, partisipasi, dan kesadaran politik rakyat,” katanya.
Di kesempatan itu, Megawati juga menjelaskan posisi partainya sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan negara. Baginya, sikap ini bukan sikap netral. "Ini bukan posisi abu-abu. Ini adalah keputusan ideologis,” tegasnya.
Baca juga : Megawati Minta Kader Gotong Royong Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera
Presiden ke-5 RI ini menuturkan bahwa sebagai partai ideologis yang mewarisi ajaran Bung Karno, PDIP memandang peran penyeimbang bukan sebagai sikap negatif atau destruktif. Sebaliknya, hal tersebut merupakan pengabdian politik kepada rakyat, bangsa, dan negara, sebagaimana dicita-citakan dalam Pancasila dan UUD 1945.
“Kita mendukung setiap kebijakan negara yang berpihak kepada rakyat, yang menjamin keadilan sosial, memperkuat kedaulatan nasional, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup,” ungkap Megawati.
Meski demikian, beliau menekankan bahwa pada saat yang sama, PDIP memiliki kewajiban sejarah dan konstitusional untuk mengoreksi, bahkan melawan kebijakan yang menyimpang dari Pancasila, UUD 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
Oleh karena itu, Megawati menginstruksikan agar kader PDIP tidak bersikap reaktif, apalagi destruktif. Partai harus tampil sebagai kekuatan penyeimbang yang dewasa, ideologis, dan berakar kuat pada rakyat.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.