RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mempertanyakan objektivitas evaluasi kinerja kabinet yang dirilis Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bersama Kabinet Bayangan.
Ia menilai, penempatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai salah satu menteri dengan penilaian kinerja terburuk perlu dikaji berdasarkan metodologi, indikator, dan fakta yang terukur.
Idrus bahkan mempertanyakan apakah hasil evaluasi tersebut benar-benar merupakan hasil survei yang objektif atau justru sarat kepentingan tertentu.
Ia mengingatkan agar survei tidak dijadikan senjata untuk membentuk opini politik yang menyesatkan.
“Dalam era demokrasi hari ini, survei publik memang populer, apalagi kalau kesimpulan surveinya ngeri-ngeri sedap. Secara umum, survei memang lazim menjadi instrumen demokrasi yang bisa menjadi cermin suara publik,” kata Idrus.
Namun, menurut dia, survei harus memenuhi kaidah metodologi yang ketat, menjunjung integritas, serta didukung analisis yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Namun, instrumen yang mulia ini tentu memiliki kaidah-kaidah yang ketat, menuntut integritas metodologis dan kejujuran analisis, sehingga survei tidak bablas menjadi senjata opini yang menyesatkan,” tuturnya.
Baca juga : Bahlil Dorong Rakyat Jadi Pemain Energi, Sumur Minyak dan Etanol Digenjot
Idrus menilai, angka hasil survei yang bertentangan dengan nalar dan fakta patut dipertanyakan.
Menurut dia, angka yang berada di atas nalar dan berseberangan dengan fakta dapat menjadi bentuk kesesatan rasionalitas sekaligus pengkhianatan terhadap realitas.
Ia mengatakan, penilaian terhadap kinerja Bahlil semestinya tidak hanya didasarkan pada persepsi, tetapi juga mempertimbangkan kebijakan, pelaksanaan program, capaian, serta tantangan yang dihadapi sektor energi nasional.
“Publik bukan hanya menyaksikan gebrakan, kebijakan, dan eksekusi program yang dilakukan Bahlil, tetapi juga merasakan hasilnya. Karena itu, penilaian harus melihat apa yang dikerjakan, bagaimana pelaksanaannya, dan apa dampaknya bagi masyarakat,” kata Idrus.
Ia pun mempertanyakan dasar penilaian CELIOS terhadap Bahlil, termasuk indikator yang digunakan untuk menyimpulkan kinerja menteri tersebut.
“Saya kira, tanpa mengurangi rasa hormat kepada hasil survei, ini tidak faktual,” ujarnya.
Idrus bahkan menyebut penilaian tersebut patut dipertanyakan apabila tidak didukung indikator yang transparan dan terukur.
Baca juga : Ara-Bahlil Rancang Rumah Pekerja Terintegrasi Jargas Dan Energi Surya
“Kalau begini, ini bukan hasil survei lagi. Ini sudah hasil konspiratif,” kata Idrus.
Ia menegaskan, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan fakta, bukan dibungkus dengan hasil survei yang dasar penilaiannya tidak jelas.
“Kalau punya agenda lain, silakan. Jangan agenda lain dibungkus dengan hasil survei,” ujarnya.
Dalam evaluasi yang dipaparkan CELIOS pada Minggu (11/10/2026), Bahlil memperoleh skor minus 159.
Dalam daftar yang sama, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memperoleh skor minus 158, sedangkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mendapat skor minus 103.
Di sisi lain, data Kementerian ESDM mencatat realisasi investasi sektor energi dan sumber daya mineral pada semester I 2025 mencapai 13,9 miliar dollar AS.
Angka tersebut meningkat sekitar 24,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Baca juga : Ekonom Dukung Menko Bahlil Moratorium Industri Nikel
Sepanjang 2025, sektor ESDM juga mencatat penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sekitar Rp 138,37 triliun atau 108,56 persen dari target awal.
Produksi minyak bumi tercatat mencapai 605.300 barel per hari, sedikit melampaui target sebesar 605.000 barel per hari.
Meski demikian, Idrus menekankan bahwa capaian tersebut perlu dinilai bersama indikator lain, termasuk keberlanjutan pasokan energi, keterjangkauan harga, kualitas pelayanan, dan dampak kebijakan bagi masyarakat.
Menurut dia, perbedaan pandangan terhadap kinerja pemerintah semestinya menjadi ruang evaluasi yang sehat.
Karena itu, metodologi survei dan indikator penilaian perlu disampaikan secara terbuka agar publik dapat memahami dasar kesimpulannya.
“Kalau memang punya agenda politik, dalam tanda kutip, tidak usah bersembunyi di balik hasil survei yang tidak faktual,” tegas Idrus.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.