Sebelumnya
Dalam pengeluarannya, beber alumni Fakultas Ekonomi, Universitas Tadulako, Palu ini, industri pers sama dengan industri lain. Butuh belanja, mulai energi yang dipakai, kertas, biaya kantor dan gudang, sampai biaya riset dan inovasi.
Sialnya, industri media tidak bisa bekerja hanya mencari untung seperti industri komersial lainnya.
Baca juga : Jus n` Shake Buka Peluang Bisnis Minuman Sehat
“Dari situlah panggilan tanggung jawab pemerintah. Karena pers merupakan bagian pilar demokrasi,” ingatnya.
Menurut Ali, beban biaya yang dikeluarkan perusahaan media untuk menghasilkan produk jurnalistik yang baik, mestinya dapat diringankan oleh pemerintah.
Baca juga : GMB Nasional Sesalkan Masih Ada Penebar Kebencian
Hal ini semata demi menyokong produk informasi yang kredibel bagi publik. Dia mencontohkan, keringanan pajak, biaya listrik, menghilangkan PPn kertas, dan keringanan lainnya pada level korporasi, perlu diberikan.
Selain itu, perlu juga diberikan insentif bagi pekerja pers yang menjadi kewajiban perusahaan. Seperti iuran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan pajak penghasilan pribadi.
Baca juga : Gandeng Gojek Cs, Pemerintah Perluas Penyaluran KUR UMKM
“Itu semua penting diberikan. Agar kerja pers berkualitas yang diharapkan bisa juga dicapai,” jelas mantan pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di Provinsi Sulteng ini. [REN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.