Pengambilan Klaim JHT Di BPJS Ketenagakerjaan Melonjak

RM.id  Rakyat Merdeka - Koordinator Nasional Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (KORNAS MP BPJS) menggelar diskusi zoominari Lintas Generasi dengan tema "BP Jamsostek di Tengah Pandemi Covid-19 dan Perspektif Kepemimpinan Masa Depan" Rabu (16/9).

Dalam paparannya, Ketua Umum KORNAS MP BPJS Hery Susanto, menyoroti pengelolaan BP Jamsostek di masa pandemi dan perspektif kepemimpinan masa depan.

Terutama efek pandemi yang mendorong kasus PHK di mana-mana, sehingga menimbulkan lonjakan pengambilan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan atau disebut BP Jamsostek.

Lonjakan pengambilan klaim JHT terlihat antara lain di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah DIY dan Jawa Timur. Di mana kelima wilayah tersebut merupakan basis pekerja. Namun sayangnya menurut Hery, pengambilan klaim JHT banyak mempersulit pekerja dalam klaim JHT.

Baca juga : Menag Minta Panitia Pengajian Ikut Jaga Keamanan Ulama

"Karena adanya kebijakan WFH di kantor BPJS, klaim JHT secara daring menjadi pilihan alternatif. Sayangnya cara daring ini tidak semua pekerja bisa mengurus sendiri karena banyak yang gagap teknologi," katanya.

Dalam survei pihaknya menemukan 70 persen pekerja peserta BP Jamsostek menggunakan jasa calo. Itu pun tidak semua terpenuhi klaim JHT-nya. Karena adanya pembatasan kuota saat pandemi 50-100 orang per hari per cabang. Ini membuat situasi sulit bagi pekerja.

Hery juga mempertanyakan pengelolaan dana investasi BP Jamsostek yang distribusinya dianggap tidak adil selama ini terhadap beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang daerahnya menyetor relatif banyak iuran BP Jamsostek.

Menurutnya ada 7 daerah yang tidak menerima dana investasi BP Jamsostek misalnya Bank DKI. Padahal DKI Jakarta kontributor iuran terbesar nasional sekitar 43 persen.

Baca juga : Jalanan Dan Pasar Padat, Pelanggaran Masih Marak

Dipaparkan, dana investasi dari BP Jamsostek pada semester 1 tahun 2020 sama sekali nol rupiah, baru terdistribusi bulan Mei sebesar 400 miliar rupiah di Bank DKI. Sedangkan di Bank BJB sudah mencapai lebih dari 7 triliun rupiah.

"Pertimbangan terbesarnya pihak BP Jamsostek meminta bunga tinggi di atas 7 persen ke BPD, padahal dalam peraturan perundang-undangan itu tidak diatur mutlak faktor bunga tinggi," katanya.

Pembicara lainnya, Priyono Tijptoherijanto selaku Mantan Komisaris Utama Jamsostek juga menyoroti adanya ketimpangan penempatan dana Jamsostek di bank daerah, karena ada yang terlalu banyak dan ada pula bank daerah yang tidak dapat.

Menurutnya, sejak dulu penempatan dana Jamsostek kerap menjadi persoalan, bukan hanya di bank tapi juga terutama di tempat yang berisiko di kemudian hari.

Baca juga : Antisipasi Penularan Corona, Masjid Raya JIC Ditutup Sementara

"Penempatan dana investasi ini biasanya ada kick back-nya, itu yang menjadikan terjadinya ketimpangan. Bukan hanya di bank, tapi secara keseluruhan. Dari dulu yang menjadi persoalan adalah penempatan dana yang di tempat berisiko, yang bisa bermasalah di kemudian hari," katanya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.