RM.id Rakyat Merdeka - Isu perombakan alias reshuffle kabinet kembali santer usai DPR mengesahkan perubahan nomenklatur sejumlah kementerian pada 9 April lalu. Partai Demokrat memastikan akan menolak jika ditawari posisi menteri Kabinet Indonesia Maju jilid II.
Partai berlambang bintang mercy, sesuai perintah Ketua Umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), tetap berkomitmen berada di luar pemerintahan.
Baca juga : Tanggapi Rapor Merah dari ICW, Polri: Jadi Masukan Buat Kami
"Kami bisa menjalankan peran untuk check and balance dengan di luar pemerintahan, dan itu penting, sehat untuk demokrasi," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, dalam siaran pers, Senin (19/4).
Herzaky juga menekankan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden, bukan ranah partai. Demokrat tak mementingkan reshuffle karena tengah bekerja bagi rakyat.
Baca juga : Soal Reshuffle, Muhammadiyah Ogah Cawe-cawe
"Saat ini, Partai Demokrat sedang fokus melakukan kerja-kerja nyata untuk membantu rakyat yang terdampak bencana, seperti di Malang, NTT, NTB, serta membantu rakyat yang terdampak pandemi," tandasnya. [OKT]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.