RM.id Rakyat Merdeka - Akses sistem informasi pencalonan (Silon) secara optimal kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pemantau pemilu sudah mendesak. Guna mengawal pencalonan caleg pada Pemilu 2024.
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita mengatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus segera memberikan akses penuh sistem informasi pencalonan (Silon). Bawaslu harus sudah melakukan pemantauan dari sekarang.
“Kami diberikan hak untuk mengumpulkan informasi penyelenggaraan pemilu berdasarkan Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu,” ujar Mita, sapaan akrabnya, kemarin.
Baca juga : Bawaslu: Bacaleg Jangan Curi Start Kampanye Ya...!
Mita menyampaikan, dalam pemantauan terhadap tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPR RI di Kantor KPU, Jakarta, pada 13–14 Mei 2023, JPPR menitikberatkan pemantauan pada komitmen partai politik dalam mengusung kelompok perempuan, generasi muda, dan kelompok rentan.
JPPR juga berkesempatan mewawancarai penghubung partai yang mendaftarkan bakal calon DPR pada 13–14 Mei 2023. Berdasarkan wawancara itu, terdapat beberapa partai yang tidak menyebutkan persentase mengenai keterwakilan perempuan, tapi mengaku paling tinggi dibanding partai lain.
Kemudian mengenai keterwakilan generasi muda, beberapa partai yang tidak menyebutkan persentasenya adalah Partai Perindo, Demokrat, Gelora, dan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). Namun, mereka menyampaikan mengakomodasi banyak anak muda dalam pencalonan sebagai calon anggota DPR.
Baca juga : Inter Milan Menang, AC Milan Tumbang
Berikutnya tentang keterwakilan kelompok rentan, tidak ada partai yang menjawab persentase ataupun jumlah bakal calon DPR yang berasal dari kelompok rentan. “Artinya, partai politik berpeluang mengingkari komitmen dalam mengawal kebutuhan calon pemilih kelompok rentan,” kata dia.
Dengan demikian, kata Mita, JPPR sebagai pemantau pemilu membutuhkan akses Silon secara optimal untuk memastikan implementasi komitmen partai politik dalam mengawal kebutuhan calon pemilih generasi muda serta memenuhi keterwakilan perempuan dan kelompok rentan.
Ketua Bawaslu Nunukan, Mochammad Yusran mengaku masih kesulitan mengakses Silon. Alhasil, beban kerja Bawaslu ke depannya semakin besar.
Baca juga : Siapa Bilang Serangan Jantung Selalu Mendadak? Ini Gejala Yang Sering Dicuekin
“Kami belum bisa mengakses itu. Padahal ini sangat dibutuhkan lantaran syarat dokumen bacalon selain jumlahnya banyak, sekitar 420 bacaleg, kita harus memastikan keabsahan dari dokumen mereka,’’ katanya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.