RM.id Rakyat Merdeka - Kepala Biro Umum Sinode GKI Di Tanah Papua, Pdt. Petrus Imoliana menyatakan, ada dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan aparat penegak hukum dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua.
Dia mengaku memiliki bukti bahwa ada intervensi Pj Gubernur dan aparat dalam PSU Pilkada Papua. Bukti tersebut, kata dia, berupa rekaman video dan suara yang diduga mengarahkan para jajarannya untuk mendukung pasangan nomor urut 2.
“Pj Gubernur ditugaskan ke Papua itu kan untuk menyelesaikan PSU Papua, bukan untuk menjadi tim sukses salah satu paslon,” tegasnya, Selasa (12/8/2025).
Dia juga menyebut, ada oknum yang membagikan uang untuk membeli suara masyarakat.
Imoliana mengaku berhasil mengusir pesawat dari Kabupaten Mamberamo Raya yang membawa uang untuk intervensi PSU Pilkada Papua.
Baca juga : PDIP Minta Semua Pihak Hormati Hasil PSU Pilkada Papua, Jangan Ada Intervensi
Selain itu, menurutnya, ada upaya membawa uang menggunakan ambulans di Kabupaten Sarmi. Menurutnya, uang dibawa menggunakan pesawat maupun ambulans ini mencapai Rp 2 miliar.
Uang ini diduga disiapkan untuk para penyelenggara PSU Pilkada. Imoliana menegaskan, masyarakat Papua tak bisa dibeli dengan uang.
“Sebarnya ke penyelenggara. Karena kalau menipu orang Papua, nggak bisa. Nggak bisa. Orang Papua walaupun makan bete, nggak apa-apa. asal nggak nyolong. Ya, kasih ke penyelenggara,” tegasnya.
Imoliana mengatakan, kondisi ini yang membuat masyarakat menggeruduk Kantor Gubernur Papua, di Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, Senin (11/8/2025).
Mereka menuntut netralitas ASN dan aparat kepolisian dalam PSU Pilkada Papua. Imoliana menyebut masyarakat akan turun ke jalan lagi untuk menuntut keadilan dalam pemilihan kepala daerah ini.
Baca juga : Kerja Sama dengan Jaksa RI di Singapura, Kejagung Buru Juragan Minyak MRC
“Sudah pasti. Karena kami tidak tega dibodohi di kampung halaman sendiri. Kita lihat situasinya,” katanya.
Sebelumnya, masyarakat adat dari berbagai wilayah di Tanah Tabi menggeruduk Kantor Gubernur Papua, di Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, Senin (11/8) siang.
Mereka menuntut netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan Polri dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gubernur Papua.
Aksi ini diikuti oleh perwakilan masyarakat adat dari Tabi Seireri, masyarakat Kayu Pulau, Paguyuban, perwakilan masyarakat muslim, perwakilan gereja yang ada di Kota Jayapura.
Dalam orasinya, Ketua Dewan Adat Sentani, Organes Kaway, menegaskan masyarakat adat menolak segala bentuk intervensi politik yang dapat mencederai proses demokrasi di Papua.
Baca juga : Wamendagri Ribka Harap PSU Di Papua Tidak Kembali Terjadi
“Kami datang dengan damai, tapi suara kami tegas, ASN harus netral, dan Pj Gubernur harus dievaluasi. Demokrasi Papua tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan politik,” ujar Kaway di hadapan massa.
Terpisah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan tengah menelusuri dugaan pelanggaran netralitas ASN dan aparat penegak hukum PSU Pilkada Papua.
Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, merespons demonstrasi masyarakat Papua tersebut.
“Ada informasi awal yang sedang ditelusuri,” kata Bagja kepada awak media, Selasa (12/8/2025).
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.