PDIP Minta Semua Pihak Hormati Hasil PSU Pilkada Papua, Jangan Ada Intervensi

RM.id  Rakyat Merdeka - Dewan Pimpinan Pusat (DP) PDI Perjuangan meminta seluruh pihak menghormati hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Papua yang digelar pada Rabu (6/8/2025).

Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum dan Advokasi Ronny Talapessy mengatakan, semua pihak yang berkontestasi harus menerima hasil PSU secara adil dan jujur, tanpa melakukan tindakan yang mencederai hak politik masyarakat.

“Kami menilai ada upaya atau indikasi eskalasi kecurangan yang ingin mengubah hasil perolehan suara dalam pleno berjenjang. Intimidasi terhadap panitia pemungutan suara (PPS) bahkan terhadap Bawaslu Provinsi Papua dan KPU kabupaten/kota,” ujar Ronny dalam keterangannya, di Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count Poltracking Indonesia dengan data 100 persen masuk, pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Benhur Tomi Mano–Constant Karma yang diusung PDI Perjuangan unggul 50,85 persen.

Baca juga : Pemerintah Perkuat Peran Koperasi Merah Putih Di Pengadaan Barang Dan Jasa

Sementara paslon nomor urut 02, Matius Fakhiri–Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, memperoleh 49,15 persen.

Metode quick count ini menggunakan multistage random sampling dengan margin of error ±1,0 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Ronny menduga ada pihak yang mencoba bersepakat dengan penyelenggara pilkada untuk mengubah hasil perolehan suara, termasuk adanya dugaan campur tangan dari penyelenggara pemerintahan hingga aparat penegak hukum.

Ia mencontohkan, pada Kamis (7/8/2025) malam terjadi intimidasi terhadap ketua dan anggota Panitia Distrik di Sentani Timur. Kejadia serupa, lanjutnya, sebelumnya juga terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Baca juga : Prabowo Sambut Presiden Brasil Bawa Ratusan Pebisnis ke Indonesia

“Kami ingatkan agar Jakarta jangan mengintervensi kehendak rakyat. Kalau rakyat mau pasangan BTM dan CK yang menang ya sudah, jangan diubah hasilnya,” tegas Ronny.

“Kita memikirkan keadilan dan kemakmuran sesuai amanat UUD 1945. Saya minta Bawaslu harus lebih ketat mengawasi perhitungan suara,” imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wanendagri) Ribka Haluk memantau langsung pelaksanaan PSU di Papua. Ribka berharap PSU kali ini menjadi yang terakhir di provinsi tersebut.

“Harapan besar kami, kalau boleh, selesailah kali ini,” ujar Ribka di Lapangan SKB depan Auri Sentani, Kabupaten Jayapura.

Baca juga : Menko Yusril Minta Semua Pihak Menjaga Hubungan Baik Indonesia-Brazil

Menurut Ribka, Papua merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang masih melaksanakan PSU. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menyukseskan pemungutan suara.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.