RM.id Rakyat Merdeka - KPU telah menetapkan secara resmi delapan parpol lolos ke DPR periode 2024-2029. Secara berturut-turut, delapan parpol tersebut adalah PDIP (18,97 persen kursi), Golkar (17,59 persen), Gerindra (14,84 persen), NasDem (11,90 persen), PKB (11,72 persen), PKS (9,14 persen), (PAN 8,28 persen) dan Demokrat (7,56 persen).
Dari delapan parpol itu, tujuh sudah resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo Subianto. Yang terbaru adalah PKB, yang resmi menyatakan bergabung dengan pemerintahan Prabowo dalam Muktamar, di Bali, Minggu (25/8/2024). Dengan begitu, yang tersisa tinggal satu, yaitu PDIP.
Baca juga : Antara Utang & Pembangunan
Dengan tujuh dari delapan parpol di DPR ini, koalisi Prabowo menjadi sangat kuat. Di parlemen, Prabowo mengantongi dukungan 81,03 persen. Angka yang sangat besar. Angka ini hampir menyamai kekuatan Presiden Jokowi di awal periode kedua yang juga memiliki koalisi di DPR sebesar 81,90 persen.
Perlu diingat, ini adalah periode pertama Prabowo. Jika Prabowo mampu menjadi presiden selama dua periode, koalisi yang dimilikinya ada kemungkinan bertambah besar lagi.
Baca juga : Semoga Rupiah Terus Gagah
Koalisi Prabowo awalnya nggak gede-gede amat. Untuk parpol parlemen, ada empat yang menjadi penyokong. Yaitu Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Setelah Pilpres 2024 selesai, tiga parpol yaitu NasDem, PKS, dan PKB gabung dalam koalisi Prabowo.
Bergabungnya NasDem, PKS, dan PKB mengkonfirmasi pernyataan Jusuf Kalla (JK) bahwa tak ada parpol yang mau menjadi oposisi. Mayoritas parpol di kita sepertinya memang tidak siap sebagai oposisi. Apalagi dengan alam demokrasi saat ini, sikap oposisi sering tidak mendapatkan tempat di hati mayoritas masyarakat.
Baca juga : Spanduk Pilkada Yang Nggak Laku
Selain itu, oposisi juga membuat parpol jauh dari sumber daya. Dengan bertindak sebagai oposisi, parpol tersebut tak punya jatah menjalankan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kondisi ini bisa dianggap parpol tersebut tak hadir di masyarakat, yang menyebabkan upaya meningkatkan elektabilitas menjadi lebih berat. Maka, kemudian muncullah istilah, “capek terus-terusan menjadi oposisi”.
Untuk saat ini, hanya PDIP yang benar-benar siap menjadi oposisi. Itu pun bukan karena tidak mau menjadi bagian dari koalisi. Sikap itu kemungkinan besar karena adanya sumbatan komunikasi dan keretakan hubungan antara PDIP dengan Gibran Rakabuming Raka dan Jokowi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.