Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Harga minyak dunia sedang melambung. Kondisi ini jelas memberikan tekanan besar kepada APBN kita. Sebab, BBM untuk masyarakat umum mayoritas masih disubsidi. Selain itu, sekitar 50 persen BBM kita juga berasal dari impor.
Saat ini, Pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga BBM subsidi. Pertamina juga menahan harga BBM non-subsidi (Pertamax Cs) tidak naik. Kebijakan ini tentu sangat membantu mempertahankan daya beli masyarakat. Namun, konsekuensinya, beban APBN kita akan sangat berat.
Jika kenaikan harga minyak dunia ini hanya sementara, mungkin tidak terlalu masalah. Namun, jika kenaikan harga minyak dunia itu berlangsung lama, APBN kita bisa jebol akibat semakin besarnya subsidi yang dikeluarkan untuk BBM. Keuangan Pertamina juga bisa terganggu
Baca juga : Rokok Eceran Bisakah Dibatasi?
Di tengah kondisi ini, muncul dua skema yang bisa diterapkan. Pertama, membatasi BBM subsidi. Kedua, kenaikan harga BBM, baik subsidi maupun non subsidi. Kedua skema ini memiliki dampak masing-masing dan sama-sama tidak populis. Namun, jika harga minyak dunia terus meningkat seiring memanasnya politik global, salah satu skema mungkin bakal terapkan.
Untuk skema pembatasan BBM bersubsidi, sudah dicetuskan oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sekitar sebulan lalu. Jauh sebelumnya, skema ini juga sudah banyak dibahas. Bahkan, sudah berlangsung pendataan nomor kendaraan yang berhak menggunakan BBM bersubsidi.
Namun, sampai sekarang, kebijakan ini belum bisa dilaksanakan. Mungkin karena resistensi yang sangat tinggi. Setiap wacana ini muncul, penolakan dari berbagai pihak langsung mengemuka. Mulai dari ekonomi, politisi, akademisi, sampai tokoh agama. Warganet juga sangat berisik dalam menolak wacana itu.
Baca juga : Investasi untuk 2029
Padahal, pembatasan ini sudah sewajarnya dilakukan. Sebab, banyak orang kaya ikut-ikutan menikmati BBM subsidi. Sebagian mereka seperti tak malu mengisi kenderaan merahnya dengan BBM subsidi.
Selain itu, sebagian masyarakat kita juga amat boros dalam menggunakan BBM. Contohnya, untuk ke warung yang jaraknya 500 meter saja, ada yang menggunakan sepeda motor. Untuk mengantar anak sekolah yang jaraknya 1 kilometer, juga menggunakan sepeda motor. Lalu, banyak masyarakat kita yang tidur berjam-jam di dalam mobil yang terparkir dengan mesin dan AC yang menyala.
Dengan adanya pembatasan BBM bersubsidi, perilaku-perilaku tadi bisa diminimalisir. Jika sukses, hal ini bukan hanya meringankan beban APBN, tapi juga mendidik masyarakat kita untuk lebih sehat dan mengurangi pencemaran udara. Penggunaan kendaraan bermotor akan sedikit berkurang.
Baca juga : Polemik Pilpres Jangan Terulang di Pilkada 2024
Pembatasan BBM bersubsidi tentu akan menimbulkan penolakan. Namun, penolakannya mungkin tidak akan lebih besar dibanding dengan menaikkan harga BBM, seperti demonstrasi berjilid-jilid. Dengan catatan, pembatasan ini juga harus dilakukan sedang sebaiknya mungkin. Angkutan umum, ojek online, kurang barang, dan UMKM yang membutuhkan banyak BBM tak perlu dibatasi.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
