RM.id Rakyat Merdeka - Bisakah Indonesia menghemat anggaran sampai 306,69 triliun rupiah seperti yang diperintahkan Presiden Prabowo?
Mestinya bisa. Yang dibutuhkan, antara lain; ketegasan, konsistensi, evaluasi rutin serta keteladanan. Jangan “panas-panas tai ayam”. Karena, perintah semacam ini sudah beberapa kali disampaikan. Sayangnya, tidak bisa bertahan lama.
Di saat Covid 19 misalnya, pemerintah “mengencangkan ikat pinggang”. Saat itu, APBN 2020 memangkas anggaran belanja barang sampai Rp 33,7 triliun. Di dalamnya, termasuk penghematan biaya perjalanan dinas.
Bagaimana hasilnya? Ternyata bisa! Pemerintah mengakui, meski anggaran dipangkas, kinerja aparat relatif tidak terdampak. Apalagi ada teknologi informasi yang sangat mendukung.
Baca juga : Hati-hati `Kuda Mati`
Apakah “budaya” itu bisa bertahan lama? Ternyata tidak. Pasca Covid-19, seremoni dan pelaksanaan acara di hotel-hotel kembali meriah. Kembali ke “budaya” dan setelan awal, “setelan pabrik”.
Menyelenggarakan acara di hotel memang bisa berdampak positif di satu sisi.
Namun, anggaran keseluruhannya relatif tinggi. Banyak sekali item biaya yang harus dikeluarkan. Mulai dari alat-alat tulis, konsumsi, akomodasi, transportasi, fee, “entertainment” dan sebagainya.
Kalau semua instansi melakukan kegiatan seperti ini, bisa dibayangkan berapa anggaran yang harus dikeluarkan. Belum lagi ada “budaya” menghabiskan dan menuntaskan anggaran di akhir tahun.
Baca juga : Hati-hati “Kuda Mati”
Karena sudah kembali ke “setelan pabrik”, Presiden Prabowo kembali mengeluarkan instruksi untuk melakukan penghematan atau efisiensi: Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Instruksi ini langsung berlaku saat dikeluarkan pada 22 Januari 2025.
Kita berharap, Inpres ini bisa ber hasil dan dijalankan secara terus menerus lalu menjadi “budaya” baru bagi birokrasi. Di pusat maupun daerah. Jangan ada yang “insubordinate”.
Ketegasaan, konsistensi, keteladanan serta evaluasi rutin perlu dilakukan. Jangan sampai, ketika sudah mulai terlihat bayangan terang, atau kondisi keuangan menjurus normal, budaya lama kembali lagi. Boros lagi. Seremoni lagi menghabiskan anggaran.
Keteladan juga penting. Karena, dikhawatirkan, ada pejabat yang menganjurkan hidup hemat, namun, banyak anak buahnya yang flexing.
Baca juga : Menanti “Blusukan Kebijakan”
Presiden Jokowi bahkan pernah beberapa kali “menyentil” keras perilaku hedon dan flexing oknum aparat lembaga penegak hukum dan keluarganya. Bagaimana dampak “sentilan” tersebut? Ya, begitulah.
Semoga Inpres kali ini berhasil. Tidak hanya semangat di awalawal saja. Tapi konsisten. Dengan demikian, target efisiensi anggaran 306,69 triliun rupiah bisa digunakan antara lain untuk program Makan Bergizi Gratis.
Sehingga, permintaan murid untuk menyediakan susu yang harganya sekitar tiga ribuan rupiah, bisa dipenuhi dari penghematan ratusan triliun rupiah tersebut.
Kita menunggu efek atau dampak dan hasilnya. Segera.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.