Dark/Light Mode
Wartawan Senior
RM.id Rakyat Merdeka - Beberapa berita kontroversi dari para menteri atau utusan khusus Presiden, bisa merepotkan Presiden Prabowo. Karena itu, kalau ada pengocokan ulang para pembantu presiden, selain kapasitas dan kapabilitas, faktor kesiapan mental untuk menjadi pejabat, juga sangat dibutuhkan.
Beberapa kehebohan terakhir misalnya, ada kasus Gus Miftah dan penjual es teh, lalu kasus mobil dinas Utusan Khusus, RI 36 milik Raffi Ahmad, serta pemagaran laut sepanjang 30 km di Banten.
Baca juga : Sentilan Untuk Perbaikan
Dua kasus terakhir menggambarkan betapa sulit mencari “pemiliknya”. Kasus-kasus tersebut juga menggambarkan apa yang selama ini disebut “no viral no justice”. Tidak ada tindakan atau keadilan kalau tidak diviralkan di media sosial.
Maka, dalam beberapa video yang beredar, misalnya ketika terjadi perdebatan atau pertikaian di jalan raya, kita sering mendengar ancaman, “sudah… viralkan saja!”.
Baca juga : Biarkan Rakyat Tetap Tersenyum
Viral seolah menjadi “lembaga” atau aparatus yang ampuh, tegas dan powerful. Saking kuatnya, viral bahkan diposisikan di atas hukum.
Dampaknya, satu kasus memang bisa cepat selesai. Namun, tak jarang terjadi “trial by social media”, peradilan lewat medsos. Siapa yang benar siapa yang salah, urusan belakang. Yang penting viral dulu.
Baca juga : Masih Bisakah Borong Parpol?
Bisa jadi, karena sudah viral dan heboh, sehingga ada sedikit simpang siur dalan kasus plat mobil RI 36. Sempat menjadi misteri: siapa pejabat pemilik mobil tersebut.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
