RM.id Rakyat Merdeka - Wacana membatasi penggunaan BBM bersubsidi masih timbul-tenggelam. Kadang, wacana ini cukup ramai dibicarakan. Bahkan, skenario pembatasan juga sudah disusun rapi. Namun, wacana ini kemudian hilang lagi seiring dengan tingginya penolakan di tengah masyarakat.
Membatasi BBM bersubsidi memang bukan pekerjaan mudah. Tantangannya sangat besar. Pembatasan ini merupakan kebijakan tidak populis. Banyak yang menentang, memprotes, bahkan mendemo.
Rencana membatasi BBM subsidi sebenarnya cukup rasional, mengingat beban anggarannya sangat besar. Untuk tahun 2025, besaran subsidi energi mencapai Rp 203,41 triliun, naik 7,56 persen dibanding 2024. Tanpa pembatasan BBM subsidi, angka ini pun berpotensi naik di akhir tahun, karena laju pertumbuhan kendaraan bermotor masih tinggi.
Baca juga : Menabung Air Hujan
Pembatasan BBM bersubsidi ini sebenarnya wacana lama. Sudah mulai didengungkan sejak awal pandemi Covid-19 melanda negeri kita, di tahun 2020. Namun, wacana ini selalu timbul-tenggelam, karena resistensinya sangat besar.
Di akhir pemerintahan Presiden Jokowi, penyusunan rencana ini sudah sangat matang. Saat itu, pembatasan akan mulai dilaksanakan pada 1 Oktober 2024. Namun, karena resistensi yang besar, Pemerintah tak mau ambil risiko. Apalagi, saat itu sedang dalam proses transisi kekuasaan. Pembatasan pun urung dilaksanakan.
Di akhir 2024, rencana itu kembali muncul. Pemerintah menyusun skema dengan risiko terminim dalam melaksanakan pembatasan itu. Namun, resistensinya tidak berkurang. Bahkan semakin besar. Contohnya, muncul demonstrasi dari kalangan ojek online (ojol) yang tak terima dengan rencana pembatasan tersebut.
Baca juga : Tetap Waspada Ancaman Banjir
Di sisi lain, banyak politisi—mungkin demi menaikkan citra—turut menentang pembatasan ini. Dari dunia maya, protes juga sama besarnya. Bahkan banyak yang membanding-bandingkan harga BBM Indonesia dengan di negara lain. Makanya tidak heran, wacana ini kemudian tenggelam kembali.
Dengan besarnya resistensi selama ini, Pemerintah harus cari cara baru. Langkahnya harus ekstra halus. Pemerintah harus bisa meluluhkan dulu hati masyarakat sebelum menjalankan rencana itu. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah memberikan insentif terlebih dahulu sebelum pembatasan dilakukan. Dengan begitu, masyarakat menjadi merasa tidak dirugikan dengan pembatasan itu.
Selain itu, penguatan literasi mengenai bahaya penggunaan BBM berlebih harus digalakkan. Agar semua kalangan mengerti, jika BBM subsidi tak dibatasi APBN akan jebol. Sebab, harga minyak dunia konsisten tinggi. Nilai tukar dolar AS terhadap rupiah juga terus melambang, membuat beban APBN semakin berat.
Baca juga : Melanjutkan Cita-cita Reformasi
Masyarakat juga harus disadarkan mengenai bahaya polusi udara akibat penggunaan BBM yang berlebih. Contohnya dapat diambil dari kasus Agustus tahun 2023, saat Jakarta diselimuti kabut polusi pekat, yang salah satunya disumbang oleh asap kendaraan bermotor. Suhu di kota-kota besar pun terasa semakin panas akibat banyaknya penggunaan BBM tersebut.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.