RM.id Rakyat Merdeka - Ada istilah yang saat ini semakin sering dibicarakan dan layak mendapat perhatian: state capture.
Istilahnya terdengar akademis. Padahal maknanya sederhana. (Oknum) aparat dan pejabat tidak lagi bekerja sepenuhnya untuk rakyat, melainkan digerakkan oleh kepentingan segelintir orang. Seperti “musang menjaga kandang ayam.”
State capture bukan sekadar korupsi. Tapi lebih jauh: aturan, anggaran, kebijakan, bahkan penegakan hukum dirancang, dibentuk dan diatur agar menguntungkan kelompok tertentu.
Presiden Prabowo pernah mengungkap hal ini dalam salah satu acara di St. Petersburg, Rusia pada 2025. Ada kerisauan. Ada tekad untuk memberantasnya. Namun, ini bukan pekerjaan ringan. Butuh dukungan dan keseriusan banyak pihak.
Baca juga : Tidak “Seksi” Tapi Menentukan
State capture populer di era 90-an oleh Bank Dunia. Lembaga ini sudah lama mengkajinya terutama di negara-negara yang sedang bertransisi.
Kesimpulannya jelas. Ketika negara berhasil di-capture atau “ditangkap”, “dibajak” dan “dikendalikan” oleh kepentingan elite tertentu, persaingan usaha menjadi tidak sehat. Investasi kehilangan kepastian. Dan, kepercayaan publik terus menurun. Rakyat dirugikan.
Di sinilah kekhawatiran ini menjadi sangat penting. Apalagi KPK pernah beberapa kali menghadapi kasus bernuansa state capture dengan nilai sangat besar. Pengalaman pahit ini mestinya menjadi pelajaran.
Tantangannya memang tidak mudah. Sebab, ancaman itu tidak selalu datang dari luar. Masalah justru bisa tumbuh di dalam birokrasi, parpol, parlemen, aparat, perusahaan negara, pemerintah daerah, bahkan lembaga penegak hukum. Berjejaring.
Baca juga : Ketika Kebisingan Jadi Industri
Namun, adanya perhatian khusus dari pemerintah terhadap state capture memberi kita secercah harapan. Paling tidak, ada upaya untuk memastikan bahwa negara benar-benar bertekad membersihkan dirinya sendiri.
Yang dibutuhkan adalah keseriusan, keberanian serta konsistensi. Karena, state capture beririsan dengan kekuasaan, uang, dan pengaruh. Mereka bertemu, lalu membelokkan peraturan dan kebijakan demi kepentingan segelintir orang.
Rakyat mungkin tidak terlalu mendalami dan tidak terlibat state capture. Tetapi bisa merasakannya. Ketika perasaan ini muncul, yang terkikis bukan hanya anggaran negara, tapi kepercayaan. Trust. Karena itulah, melawan state capture tidak boleh tebang pilih.
Rakyat menunggu aksi-aksi serius dan konkret. Misalnya, keberanian menegakkan aturan secara konsisten. Membangun birokrasi yang profesional. Proses kebijakan yang transparan, serta hukum yang berdiri sama tegak kepada siapa pun. Tidak pandang kawan atau lawan.
Baca juga : Ide Besar Saja Belum Cukup
Negara yang kuat harus memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada rakyat, bukan kepada segelintir kepentingan.
Sebab, kalau negara “dibajak” dan dikendalikan dari dalam oleh kepentingan tertentu, yang pertama hilang bukan kekuasaan, melainkan kepercayaan rakyat. Membangunnya kembali, sungguh sangat sulit. Lebih sulit dibanding membangun jembatan megah.
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 1 & 6, edisi Minggu, 5 Juli 2026 dengan judul "Musang Di Kandang Ayam"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.