RM.id Rakyat Merdeka - Saya bertemu seorang lelaki tua yang usianya sekitar 89 tahun. Dia lahir ketika Charlie Chaplin berkunjung ke Bali. Rambutnya sudah memutih seluruhnya. Jalannya pelan. Tetapi pikirannya masih tajam dan jernih.
Dia menyaksikan pergantian rezim demi rezim. Dia bukan politikus. Bukan pula penegak hukum. Seumur hidupnya dia menekuni tata kelola pemerintahan. Dia mengenal bagaimana birokrasi bekerja. Bagaimana korupsi selalu menemukan cara untuk menyelinap.
Ketika saya menyinggung kasus sepuluh orang kepala daerah yang ditangkap sepanjang 2026 karena kasus korupsi, wajahnya berubah muram. Dia sangat sedih. Yang terbaru, Bupati Sukoharjo, terjaring OTT KPK, Kamis (9/7/2026).
“Jangan pernah berpikir yang tertangkap itu pasti yang paling korup. Bisa jadi hanya yang paling sial. Yang lain mungkin lebih beruntung saja.”
Kalimat itu terdengar pahit. Tetapi sulit dibantah. Saya lalu bertanya, “Kalau Bapak diberi kewenangan memperbaiki keadaan, apa yang pertama kali dilakukan?”
Dia tidak menjawab dengan teori.
Baca juga : Kompor Raksasa” Di Dapur Kita
“Saya akan kumpulkan semua lembaga yang memegang data. Auditor, aparat penegak hukum, lembaga pengadaan, sampai lembaga yang mengawasi transaksi keuangan.
Saya tidak ingin rapat panjang. Saya hanya ingin satu daftar: 80 daerah yang paling berisiko. Daerah merah korupsi.
“Setelah itu?”
“Audit! Audit yang memang mencari penyimpangan, bukan sekadar memeriksa administrasi. Jangan tunggu ada OTT. Cari pola-pola yang selama ini selalu muncul sebelum korupsi meledak.”
Dia kemudian menjelaskan bahwa korupsi hampir selalu meninggalkan jejak. Perusahaan yang menang proyek itu-itu saja, walau namanya berbeda. Paket pekerjaan dipecah-pecah agar tidak perlu dilelang. Nilai proyek melonjak tanpa alasan yang masuk akal. Perubahan anggaran bisa terjadi berulang kali.
“Kalau semua data itu disatukan, negara sebenarnya bisa tahu lebih awal. Ada polanya. Yang kita lakukan selama ini justru sebaliknya. Kita baru sibuk setelah uang rakyat hilang.”
Baca juga : Usulan Untuk Pilkada Hemat
Dia kembali menyeruput kopinya. Kopi sachet kaki lima yang diseruput serasa kopi termahal.
“Kalau saya punya wewenang, proyek-proyek besar di daerah yang masuk kategori berisiko tersebut saya hentikan sementara. Bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi untuk menyelamatkan uang rakyat”.
Menurutnya, negara juga harus berhenti bekerja dalam ruang gelap.
“Semua proyek pemerintah harus bisa dilihat publik. Siapa kontraktornya. Berapa nilainya. Sudah sampai mana pekerjaannya. Semakin banyak mata yang mengawasi, semakin sempit ruang untuk bermain.”
Dia tersenyum tipis. Kopinya tinggal seperempat, nyaris menyisakan ampas.
“Jangan bangga karena banyak kepala daerah ditangkap. Banggalah kalau tidak ada lagi kepala daerah yang sempat korupsi karena sistem lebih dulu menutup celahnya.”
Baca juga : Musang Di Kandang Ayam
Obrolan kami berakhir menjelang senja. Saya pulang sambil membawa banyak catatan. Baru belakangan saya menyadari sesuatu. Lelaki tua yang dibentuk dari rangkaian pengalaman panjang itu sebenarnya tidak pernah ada.
Namun, kegelisahannya nyata. Relevan. Logis. Dan jika kita masih terus menyaksikan kepala daerah bergantian terseret kasus korupsi, mungkin sudah saatnya kita lebih serius mendengarkan pesan dan saran tokoh fiktif ini.
Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 1 & 6, edisi Minggu, 12 Juli 2026 dengan judul "Yang Sial Dan Beruntung"
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.