RM.id Rakyat Merdeka - Matahari sedang naik kelas. Dari sekadar panas yang dikeluhkan, kini ia dipanggil menjadi tulang punggung energi nasional. Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS 100 gigawatt dalam tiga tahun. Empat belas proyek dengan kapasitas sekitar 5,3 gigawatt sudah menjadi langkah awal. Angkanya besar, ambisinya terang. Tetapi membangun kedaulatan energi tidak cukup dengan memasang panel sebanyak-banyaknya. Matahari memang gratis. Transisinya tidak.
Seratus gigawatt bukan hanya soal panel. Ia membutuhkan lahan, jaringan transmisi, baterai penyimpanan, teknologi, industri manufaktur, tenaga terampil, pembiayaan, dan kepastian regulasi. Listrik surya juga tidak selalu lahir ketika konsumen paling membutuhkannya. Matahari tenggelam setiap sore, sementara ekonomi tidak ikut tidur. Karena itu, negara yang hanya menghitung megawatt tanpa menghitung storage dan jaringan sedang membangun masa depan dengan kalkulator yang kehilangan beberapa tombol.
Lebih penting lagi: siapa yang akan menikmati terang itu? Transisi energi tidak boleh hanya menghasilkan proyek besar, kontrak besar, dan foto besar. Nelayan di pulau kecil membutuhkan cold storage. UMKM membutuhkan listrik yang andal. Desa terpencil membutuhkan lampu 24 jam. Industri membutuhkan harga energi yang kompetitif. Pekerja di sektor energi lama membutuhkan jalan menuju pekerjaan baru. Jangan sampai energi menjadi hijau, sementara ketimpangan tetap berwarna lama.
Benjamin Sovacool melalui kajian tentang energi dan etika mengingatkan bahwa sistem energi bukan persoalan teknologi semata. Di dalamnya selalu ada pertanyaan moral: siapa memperoleh manfaat, siapa menanggung biaya, siapa memiliki akses, dan siapa punya kuasa menentukan arah. Karena itu, transisi yang berhasil secara teknis belum tentu adil secara sosial. Sebuah negara bisa menghasilkan listrik lebih bersih sambil tetap menghasilkan ketidakadilan yang sama kotornya.
Di sinilah kedaulatan energi perlu diperiksa lebih dalam. Jika panel dipasang di Indonesia tetapi teknologi kunci, pembiayaan, komponen strategis, dan nilai tambahnya lebih banyak dinikmati pihak luar, kita mungkin mandiri dalam cahaya tetapi tetap bergantung dalam rantai pasok. Sebaliknya, obsesi kandungan lokal juga tidak boleh membuat proyek mahal dan lamban. Kedaulatan bukan menutup pintu. Kedaulatan adalah kemampuan menentukan arah, menguasai kompetensi strategis, dan memastikan nilai ekonominya tinggal lebih banyak di negeri sendiri.
Maka target 100 GW harus dibaca sebagai proyek industrialisasi, bukan sekadar proyek kelistrikan. Bangun panel dan baterai di dalam negeri. Perkuat riset. Siapkan teknisi. Modernisasi jaringan. Buka pembiayaan yang masuk akal. Pastikan pengadaan transparan. Libatkan daerah dan masyarakat sejak perencanaan lahan. Dan ukur keberhasilan bukan hanya dari kapasitas terpasang, tetapi juga dari turunnya biaya listrik, bertambahnya pekerjaan berkualitas, mengecilnya ketimpangan akses, dan berkurangnya ketergantungan energi.
Panel surya bisa menangkap cahaya. Kamera juga bisa menangkap seremoni. Tetapi keduanya belum tentu menangkap keadilan. Transisi energi baru layak disebut berhasil ketika teknologi menjadi kemandirian, investasi menjadi pekerjaan, listrik murah sampai ke rakyat, dan mereka yang paling rentan tidak ditinggalkan dalam gelap. Matahari memang cukup untuk menerangi Indonesia. Yang belum tentu cukup adalah cara kita membagi cahayanya.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.