RM.id Rakyat Merdeka - Tiga dari delapan pemain bulu tangkis Indonesia yang divonis The Badminton World Federation (BWF) dalam kasus pengaturan hasil pertandingan bertemu dengan Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) di Pelatnas Bulutangkis Indonesia, Cipayung, Jakarta Timur, Senin (11/1). Mereka diterima Wakil Sekretaris Jenderal PP PBSI Eddy Sukarno.
Tiga pemain yang datang tersebut adalah Agripinna Prima Rahmanto Putra, Mia Mawarti, dan Putri Sekartaji. Sementara, lima pemain lain yang dihukum adalah Hendra Tandjaya, Ivandi Danang, Androw Yunanto, Afni Fadilah, dan Aditya Dwiantoro.
Dua dari tiga pemain tersebut, Agripinna dan Mia, memilih mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) di Swiss. Mereka banding karena merasa tidak bersalah melakukan rekayasa hasil pertandingan atau berjudi. Sementara ,Putri Sekartaji tidak melakukan banding, meski dihukum 12 tahun skorsing dan denda 12.000 dolar AS.
Baca juga : KPK Tangkap Orang Yang Diduga `Sembunyikan` Nurhadi
Pihak PBSI berjanji membantu. "Karena mereka masih sebagai warga PBSI, maka ketika mereka meminta bantuan dan perlindungan, tentu kita bantu dan dampingi," ucap Eddy, saat menerima mereka.
Setelah ditandatangani pemain, memori banding tersebut akan segera dikirim. Hal ini sebagai bentuk bahwa PBSI tidak lepas tangan terhadap warganya yang tengah terlilit kasus.
Agri, yang divonis BWF hukuman enam tahun tidak boleh berkecimpung di bulu tangkis dan denda 3.000 dolar AS, mengaku hanya sabagai korban. Pasalnya, dia tidak pernah melakukan pengaturan skor saat di turnamen Vietnam Terbuka 2017 seperti yang dituduhkan.
Baca juga : PBSI Pastikan, 8 Pemain Yang Dihukum BWF Bukan Penghuni Pelatnas Cipayung
Tuduhan bahwa dia bertaruh dengan Hendra Tandjaya pun tidak benar. Yang benar, dia hanya akan mentraktir Hendra makan di restoran cepat saji apabila Dionysius Hayom Rumbaka yang dijagokannya memenangi pertandingan melawan Hashiru Shimono asal Jepang, yang saat itu tengah bertanding. Namun, pilihan Agri tersebut dimasukkan Hendra ke rekening perjudian online yang dimiliki Hendra yang kemudian menjerat Agri.
"Kesalahan saya adalah karena tidak melaporkan terjadinya perjudian tersebut ke BWF. Namun, sebagai pemain, saya pun tidak mengetahui kalau tidak melapor itu adalah melanggar etik BWF. Saya pun tidak tahu harus melapor ke siapa, yang saya tahu, pelanggaran etik BWF itu hanya soal perjudian," tuturnya.
Untuk kasus Mia, dia dituduh karena menyetujui dan menerima uang sebesar Rp 10 juta dari hasil perjudian, tidak melaporkan terjadi perjudian kepada BWF, dan tidak hadir dalam wawancara atau undangan investigasi BWF. Atas kesalahannya itu, Mia diskors 10 tahun tidak boleh terlibat dalam pertandingan dan denda 10.000 dolar AS.
Baca juga : Duta Besar Inggris Owen Jenkins Ajak NU Dan Muhammadiyah Ketemu Sri Paus
"Terhadap hukuman itu, saya mengajukan banding agar Pengadilan CAS membatalkan keputusan BWF," ujar pemain yang kini membela klub Semen Baturaja, Palembang.
Pembelaan Mia ini karena uang hasil kesepakatan dengan Hendra tersebut merupakan uang saku dirinya selama mengikuti kejuaraan. Mia juga tidak mengetahui bahwa uang tersebut berasal dari hasil perjudian yang dilakukan Hendra.
"Lalu, dalam hal tuduhan saya menyetujui retired di New Zealand Open 2017 pada partai ganda putri, juga sama sekali tidak benar. Bahkan saya berdebat dengan Hendra di tengah lapangan. Saya tidak mau retired tapi Hendra sebagai ofisial meminta ke wasit agar pertandingan dihentikan dengan menyebut saya tidak mungkin melanjutkan pertandingan karena cedera. Padahal saya tidak cedera," tutur Mia. [WUR]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.