Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Pengamat: Loyalitas Menteri Profesional Hanya ke Presiden

Selasa, 15 Oktober 2019 12:05 WIB
Arif Nurul Imam (Foto: Blog Arif Nurul Imam)
Arif Nurul Imam (Foto: Blog Arif Nurul Imam)

RM.id  Rakyat Merdeka - Kabinet Kerja Jilid II yang akan segera ditetapkan Presiden Jokowi. Kabinet ini diharapkan dapat diisi oleh figur-figur yang kompeten, profesional, memiliki rekam jejak sukses, dan satu frekuensi.

Direktur Indostrategi, Arif Nurul Imam, menegaskan, kriteria itu sangat penting dimiliki para menteri Kabinet Kerja II. Agar kebijakan antar-kementerian tidak tumpang-tindih dan saling bertolak belakang.

Baca juga : Bamsoet: Kontestasi Sudah Selesai, Saatnya Bersatu

"Jika melihat perkembangan politik mutakhir, nampaknya Presiden Jokowi akan melakukan rekrutmen menteri berbasis kombinasi antara konsesi dan meritokrasi," ujar Arif, dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (15/10).

Artinya, kata dia, kabinet lima tahun ke depan akan dibangun dengan perpaduan antara politik konsesi dan kompetensi alias meritoktasi. "Kelebihan menteri dari profesional jelas mereka lebih kompeten dan bebas dari kepentingan politik parpol sehingga akan bekerja maksimal untuk menjalankan visi Pak Jokowi," tegasnya.

Baca juga : Bamsoet: Kata Prabowo, Bersatu Itu Keren

Menurut dia, ada sejumlah kementerian yang harus dikomandani menteri dari kalangan profesional. Di antaranya kursi Menteri ESDM, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Mendikbud, Menteri Kesehatan, serta Menteri BUMN.

"Menteri dari kalangan profesional dia tidak punya loyalitas ganda antara parpol dan Presiden. Ia akan loyal ke Presiden saja," ungkapnya. 

Baca juga : Ada Demo Petani, Polisi Alihkan Lalu Lintas di Sekitar Istana Presiden

Keloyalan tunggal seperti ini, kata Arif, adalah sesuatu yang positif. "Jelas positif karena tidak menyelipkan kepentingan parpol dalam kebijakannya." [USU]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.