Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Mantan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM. Hendropriyono tidak ambil pusing terkait menteri pilihan Presiden Jokowi.
Dia mempercayakan presiden yang mempunyai wewenang menentukan pemerintahannya. Dia juga kembali mengingatkan imbauan dari Presiden tidak ingin adanya banyak pihak yang terlalu ikut campur soal pembentukan kebinet perioed 2019-2024.
Apalagi soal posisi kementerian strategis seperti kementerian pertahanan yang kini dijabat Ryamizard Ryacudu.
“Saya kira itu kan hak prerogatif Presiden soal penyusunan menteri,” kata Hendro di Jakarta, kemarin.
Baca juga : Bamsoet: Perayaan HUT DPR, Momentum Pererat Tali Silaturahmi
Menurutnya, untuk posisi jabatan menteri pertahanan bisa siapa saja. Pasti ada orang-orang yang memiliki kapasitas yang menjadi bidikan Jokowi.
Memang soal sosok yang mengisi jabatan, tentunya dia juga memberikan masukanmasukan yang dibutuhkan Presiden.
“Yang penting kalau saya sebagai salah seorang yang me wakili kalian, mewakili rakyat, selalu memberi masukan kepada pemerintah,” kata mantan Kepala BIN ini.
Jokowi diharapkan tidak tersandera kepentingan partai politik dalam menentukan kabinetnya. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengingatkan bahwa kepentingan masyarakat harus didahulukan dan jangan dijadikan kepentingan transaksional semata.
Baca juga : Mosi Tak Percaya Bertentangan dengan Aturan Internal Golkar
“Kami dorong hak prerogatif Presiden. Bikin saja kriteria calon menterinya, apa kah terafiliasi dengan parpol atau tidak, yang penting kriteria bisa terpenuhi,” katanya.
Selain itu, dia juga mendorong Jokowi tidak ragu mengu mumkan se belum masa pelantikan. Bivitri ya kin jika diumumkan lebih awal, masyarakat bisa memberikan penilaian terhadap sosok menteri terpilih.
Dia tidak masalah berasal dari kalangan partai atau tidak, yang penting memenuhi kapasitas lembaga yang dipimpin kelak.
“Publik bisa menilai partai mana yang memaksakan dan yang tidak. Publik meni lai dulu tercapai atau tidak calon menteri dengan kriteria yang diputuskan. Kalau dia terafiliasi dengan partai tertentu bukan masalah, menurut kami memenuhi kriteria atau tidak,” kata pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera tersebut.
Baca juga : Mendagri: Sistem Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Papua Tetap Jalan
Jokowi diketahui belum mengumumkan kabinetnya. Tapi dia meyakinkan nama-nama yang akan ditunjuk sudah ada, dan seluruh partai pengusung sudah mengetahuinya. [MHS]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
