Cancel Culture: Dari Simpati ke Penghakiman Publik

Gelombang arus percakapan publik kembali memanas setelah viral dugaan perselingkuhan yang melibatkan Inara Rusli dengan seorang pengusaha, Insanul Fahmi. Informasi beredar di media sosial berkembang dengan kecepatan yang tak lagi dapat dipantau oleh siapa pun, dan ketika Insanul akhirnya mengonfirmasi bahwa ia pernah menikah siri dengan Inara, publik semakin bereaksi keras terhadap keduanya. Dalam hitungan jam berubah menjadi badai dalam bentuk kecaman publik, dan Inara kembali menjadi pusat sorotan. Kali ini bukan sebagai seorang korban, tapi sebagai sosok yang menyimpang.

Fenomena ini bukan semata isu selebritas. Di balik kegaduhan digital, terdapat persoalan yang lebih mendasar: bagaimana budaya “cancel culture” di ruang digital makin mudah menghakimi seseorang tanpa memberi ruang klarifikasi yang memadai. Kasus Inara, dengan segala kontroversinya, mencerminkan betapa rapuhnya posisi figur publik di tengah derasnya arus moralitas virtual dan tuntutan masyarakat yang kian mudah murka.

Dari simpati ke penolakan

Saat Inara membuka cadar dengan dalih single fighter yang harus menafkahi buah hatinya, memosisikan dirinya diselingkuhi dan didiskriminasi oleh mantan suaminya. Kemudian juga digambarkan sebagai seorang ibu yang berjuang dan mencoba bangkit kembali dengan daya upayanya. Namun demikian, simpati di ruang digital bukanlah bersifat abadi. Ruang digital bergeser dengan cepat sekali, sehingga empati yang selama ini diterimanya berubah drastis menjadi penolakan oleh warganet.

Baca juga : Bukan Cuma Para Sopir, Pengelola Mikrotrans Juga Perlu Dievaluasi

Situasi ini terbalik dalam hitungan menit, citra di media sosial sangat fluktuatif, apa yang kemarin dipuji publik sebagai sebuah keberanian, hari ini dipandang sebagai perilaku menyimpang dan penuh dengan pencitraan.

Fenomena ini khas dalam budaya cancel culture: seseorang dihadapkan pada vonis sosial bahkan sebelum proses pembuktian berlangsung. Tidak ada presumption of innocence. Yang ada adalah presumption of virality, apa yang viral dianggap benar oleh warganet.

Tekanan Publik pada Brand

Cancel culture (budaya pembatalan) memiliki dampak besar pada brand. Sejumlah brand menghentikan kolaborasi dengan Inara Rusli setelah viral di media sosial, dan mereka juga membatalkan kontrak dengannya. 

Baca juga : The Apurva Kempinski Bali Borong Empat Penghargaan Tingkat Asia Pasifik

Dalam kasus ini, sesungguhnya brand bukan hanya persoalan ekonomi semata, tetapi juga perilaku sosial yang berkorelasi pada citra di mata klien. Brand cenderung akan bereaksi Ketika pengguna daring melakukan cancel culture pada public figure. Brand akan memilih  reputasi dan rekam jejak yang baik dibandingkan memilih sosok yang dalam pandangan warganet sudah terjadi penolakan.

Oleh karena itu, setiap kontroversi seorang figure akan menjadi perhatian oleh brand dalam menjaga kepercayaan publik. Ketika sentiment negatif di raung digital, maka kolaborasi pun akan terncam. Pada akhirnya brand akan memilih stabilitas reputasi demi menjaga keamanan bisnis yang dianggap menguntungkan.

Cancel Culture: Keadilan atau Persekusi?

Cancel culture kerapkali dipahami sebagai upaya publik menegakkan moral. Ketika institusi formal yang dianggap lamban dan disfungsional dalam mengadili pelanggaran etika, publik akan memilih dengan melakukan tekanan digital. Ada dua alasan mengapa memilih alasan seperti itu. 

Baca juga : Manufaktur Tetap Jadi Penggerak Utama Ekonomi Nasional

Pertama, ruang digital memang tidak memiliki strander etik yang jelas, vonis warganet berdasarkan potongan informasi, tanpa verifikasi dan ruang pembelaan. Kedua, cancel culture kerapkali bersifat selektif. Tidak semua perilaku penyimpangan memperoleh perlakuan yang sama. Biasanya yang paling dramatis dan sensasional yang akan menjadi sasaran. Diperkuat dengan algoritma yang kerapkali menyukai hal-hal yang sensasional dan dramatis yang akan cepat tersebar.

Dalam kasus Inara, warganet lebih tertarik pada dramatisasi isu ketimbang memahami duduk perkara secara holistik. Tanpa menimbang fakta hukum atau konteks personal, warganet sudah memberikan sanksi sosial yang berdampak pada jangka panjang.

Oleh karena itu, seorang figure dalam profesinya sangat tergantung pada kepercayaan publik. Reputasi adalah modal utama, karena ketika digores sedikit bisa semakin melebar dan menjadi badai yang bisa merusak citranya. Kasus Inara yang kehilangan sejumlah Brand dan kepercayaan publik menjadi bukti nyata, bahwa reputasi adalah segala-galanya.

MUHAMAD ROSIT
Dosen Komunikasi Politik FIKOM Universitas Pancasila dan Direktur Riset Komunikasi Network Society Indonesia (NSI)

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.