Mohammad Adib Khumaidi: Jumlah Dokter Minim Di Indonesia Timur

 Sebelumnya 
Kenapa Anda mengusulkan penempatan dokter diatur Pemerintah Pusat?

Tenaga kesehatan merupakan tenaga strategis bagi kepentingan nasional, sehingga persiapan sejak pendidikan (produksi) sampai penempatan (distribusinya) serta insentif yang diberikan, harus dilakukan Pemerintah Pusat.

Hal ini sudah tercantum juga dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah tahun 2014 tentang pembagian urusan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Begitu juga dengan peluang pemenuhan Aparatur Sipil Negara (ASN), seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. 

Lantas, apa peran Pemerintah Daerah dalam pemerataan tenaga kesehatan dan tenaga medis? 

Baca juga : Kapolri Ingin Kepolisian Jadi Organisasi Modern

Pemerintah Daerah mempunyai tugas membuat analisa kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan, berdasarkan ketersediaan dan persebaran tenaga medis dan tenaga kesehatan pada daerah tersebut.

Selama ini, apa yang menjadi masalah dalam penempatan dokter di daerah?

Pertama, keterbatasan infrastruktur dasar dan fasilitas pendukung di wilayah kerja. Kedua, terbatasnya ketersediaan peralatan kesehatan dan obat-obatan di luar perkotaan. Ketiga, rendahnya insentif dan ketidakjelasan perkembangan karier. 

Apalagi masalahnya? 

Baca juga : Airlangga Tak Tertandingi

Keempat, kebijakan pemberian insentif atau wajib pengabdian, memang menambah rekrutmen dokter di pedesaan. Namun, ini kurang kuat untuk menahan mereka tetap bekerja di daerah pedalaman dalam jangka panjang. Kelima, kurangnya fasilitas pendidikan untuk anak dan lapangan kerja untuk suami atau istri dokter. 

Jika penempatan dokter disentralisasi, bagaimana dengan anggarannya?

Anggaran dibebankan ke Pemerintah Pusat, dengan beban anggaran yang ditentukan atas target yang akan dicapai, sesuai dengan analisa kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan di daerah.

Untuk saat ini, daerah mana saja yang mengalami masalah dalam penempatan dokter?

Baca juga : Tri Adhianto Kalahkan Mochtar

Di luar Jawa, terutama di Indonesia Timur memiliki rasio yang kecil terkait jumlah dokter. NNM

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Kamis, 18 Juli 2024 dengan judul "Demi Pemerataan Ke Pelosok Negeri, IDI Usul Distribusi Dokter Diatur Pemerintah Pusat, Mohammad Adib Khumaidi: Jumlah Dokter Minim Di Indonesia Timur"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.