Dark/Light Mode

Soal Tunjangan Fantastis Anggota DPR, Mayoritas Parpol Setuju Dievaluasi

Lucius Karus: Evaluasi Belum Cukup, Masih Sebatas Retorika

Senin, 1 September 2025 07:10 WIB
Lucius Karus, PenelitiĀ Formappi. (Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id)
Lucius Karus, PenelitiĀ Formappi. (Foto: Dok. Rakyat Merdeka/rm.id)

 Sebelumnya 
Ada beberapa partai yang secara terbuka menyatakan persetujuan untuk mengevaluasi bahkan membatalkan tunjangan anggota DPR. Bagaimana Anda melihat sikap ini? 

Kami sangat menghargai sikap partai-partai tersebut. Pernyataan mereka adalah langkah awal yang positif. Namun, sayangnya, pernyataan yang disampaikan itu masih terlihat sumir atau tidak tegas. 

Maksudnya bagaimana?

Terkesan hanya upaya menenangkan situasi tanpa komitmen nyata.

Baca juga : Misbakhun Usulkan Penurunan Tarif Pajak

Terus, apa yang harusnya mereka lakukan agar terlihat lebih serius?

Komitmen yang serius untuk menolak atau mengevaluasi tunjangan harus diperlihatkan fraksi-fraksi di DPR. Mereka tidak bisa hanya berbicara di media, tetapi harus mengupayakan pembicaraan resmi dengan berbagai simpul di DPR.

Siapa saja itu?

Ya seperti pimpinan DPR, BURT (Badan Urusan Rumah Tangga), hingga Kesekjenan (Kesekretariatan Jenderal).

Baca juga : 22 Halte Rusak Akibat Demo Segera Diperbaiki

Jadi, menurut Anda, pernyataan lisan saja tidak cukup?

Tentu. Jika hanya sekadar pernyataan lisan tanpa ada upaya untuk memperjuangkan keinginan menghentikan tunjangan ke pimpinan DPR atau BURT, itu hanya terlihat seperti "omon-omon" saja. 

Artinya dibutuhkan langkah konkret ya?

Iya. Fraksi-fraksi itu memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mendorong sebuah isu agar menjadi pembahasan hingga melahirkan keputusan.

Baca juga : TNI-Polri Patroli Besar-besaran, Kwitang-Senayan Normal Lagi

Lalu, apa harapan Anda terhadap fraksi-fraksi di DPR terkait masalah ini?

Harapan kami, fraksi-fraksi harus terlihat berjuang mendesak pimpinan DPR agar membahas bersama respons lembaga dalam menanggapi tuntutan terkait tunjangan. Mereka harus menunjukkan inisiatif dan upaya konkret, bukan sekadar menunggu keputusan dari DPR atau Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Itu baru bisa disebut komitmen serius. NNM

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Senin, 1 September 2025 dengan judul "Soal Tunjangan Fantastis Anggota DPR, Mayoritas Parpol Setuju Dievaluasi, Lucius Karus: Evaluasi Belum Cukup, Masih Sebatas Retorika"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.