Abdul Aziz: Pencabutan Tidak Selesaikan Masalah

 Sebelumnya 
Ada usulan agar Pemprov DKI meng­evaluasi bansos bagi pelaku tawuran untuk memberikan efek jera. Apakah Anda sepakat dengan langkah ini?

Kalau menurut saya itu tidak menyelesaikan masalah. Bansos itu kan haknya orang miskin. Kalau dihilang­kan atau dicabut total, itu tidak akan menuntaskan perkara, justru akan menimbulkan masalah baru karena ada orang miskin yang kehilangan haknya di Jakarta ini. Secara aturan itu tidak boleh.

Lantas, sanksi seperti apa yang menurut Anda lebih adil dan masuk akal?

Baca juga : Justin Adrian Untayana: Saya Usulkan Agar Bansosnya Dicabut

Kalau diskors mungkin masih logis. Misalnya, jika terlibat tawuran, bansosnya diskors selama sebulan, dua bulan, atau tiga bulan. Nah, itu masih mungkin. Dengan diskors, para penerima bansos atau keluarganya akan khawatir. Akhirnya, keluarga pun ikut mengingatkan anak-anaknya agar tidak ikut tawuran karena takut bantuannya dihentikan sementara.

Artinya Anda mendorong ada­nya hukuman yang sifatnya administratif dan berjenjang?

Betul, harus ada hukuman yang berjenjang. Seperti halnya orang kerja, ada teguran 1, 2, dan 3. Satu kali ketangkap, dikurangi satu kali penerimaan. Dua kali ketangkap, dikurangi dua kali. Kalau sudah keempat kali, baru ambil kebijakan lain, apakah mau dicabut atau bagaimana. Menurut saya itu jauh lebih efektif ketimbang langsung dicoret.

Baca juga : Perlu Reformasi Keamanan Dan Keselamatan Pariwisata

Selain sanksi, apa akar masalah yang membuat aksi tawuran di Jakarta ini sulit dihentikan?

Orang ikut tawuran itu karena tidak punya kerjaan dan sulit mencari nafkah. Mereka yang masih muda punya ener­gi besar, tapi karena menganggur, ener­ginya lari ke tawuran, pencurian, atau kekerasan. Seharusnya Pemprov DKI Jakarta memberikan lapangan pekerjaan yang layak bagi mereka.

Anda yakin lapangan kerja bisa menjadi solusi bagi para pelaku tawuran ini?

Baca juga : 85 Persen Sekolah Terdampak Banjir Sudah Siap Belajar

Jika sudah ada pekerjaan yang layak, mereka akan sibuk bekerja, bukan sibuk berantem. Misalnya, mereka difasilitasi kendaraan untuk ngojek atau pekerjaan lainnya. Kalau sudah kerja, mereka lelah dan tidak mungkin lagi punya pikiran untuk tawuran. Harus ada alternatif nyata dari pemerintah untuk menyerap energi anak muda ini ke sektor produktif. NNM

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Senin, 5 Januari 2026 dengan judul "Pemprov Jakarta Sudah Bikin Satgas, Perlukah Bansos Pelaku Tawuran Dievaluasi? Abdul Aziz: Pencabutan Tidak Selesaikan Masalah"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.