Nailul Huda: MBG Harus Dievaluasi Dan Diubah Sistemnya

 Sebelumnya 
Apa tanggapan Anda terhadap langkah Pemerintah memangkas anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun?

Begini, memang kami sudah menyampaikan berkali-kali bahwa dari sisi MBG ini perlu dievaluasi, baik dari sisi makanannya maupun dari sisi anggarannya, dalam hal penggunaan maupun efektivitasnya. Sebenarnya, dengan langkah Pemerintah memangkas anggaran MBG, bisa dilihat bahwa anggarannya masih bisa diselamatkan. Namun, juga harus dilihat dari sisi evaluasinya.

Evaluasi mengapa?

Kami melihat, seharusnya MBG ini dievaluasi dan diubah sistemnya. Seharusnya yang dievaluasi adalah penerimanya, bukan apa yang diterima masyarakat. Kami berharap hanya orang yang berhak saja yang mendapatkan MBG. Ketika MBG diberikan kepada orang yang tepat, maka anggaran MBG yang dihemat jauh lebih besar.

Baca juga : Anis Byarwati: Penyesuaian Anggaran Pilihan Positif Dan Rasional

Siapa yang menurut Anda lebih tepat menerima MBG ini?

Siswa yang berasal dari penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut saya, kalau sekarang penghematan sekitar Rp60 triliun sampai Rp70 triliun, mungkin jika yang dievaluasi penerimanya hanya siswa yang berhak, maka penghematannya bisa sampai ratusan triliun.

Terlepas dari itu, kami mengapresiasi pemangkasan anggaran MBG. Namun yang jelas, kami berharap MBG dievaluasi secara total, baik dari tata kelola, sistem, maupun penganggarannya. Setidaknya, ini menjadi langkah awal yang dilakukan Pemerintah.

Bagaimana dengan kualitas MBG jika anggarannya dipangkas?

Baca juga : Masuk Prolegnas Prioritas, 68 RUU Dibereskan Tahun Ini

Tanpa ada pengurangan anggaran pun, pengelolaannya sudah tidak tepat. Narasi Pemerintah untuk menaikkan gizi, tetapi pelaksanaannya justru fokus pada jumlah penerima. Untuk itu, kami mengusulkan agar penerimanya adalah pihak yang benar-benar berhak.

Dengan sistem target penerima MBG hanya untuk yang berhak, maka MBG yang diberikan akan lebih baik. Dari yang sebelumnya hanya Rp8.000 sampai Rp10.000, bisa naik menjadi Rp15.000 sampai Rp20.000 untuk sekali makan. Itu usulan yang kami tawarkan. MBG ini lebih baik fokus pada kualitas daripada kuantitas.

Lantas, sektor mana yang harus mendapatkan alokasi anggaran tambahan setelah adanya pemangkasan anggaran MBG?

Pertama, harus dipastikan dahulu apakah ada anggarannya atau tidak. Sebab akan percuma, jika dialokasikan, tetapi tidak ada dananya. NNM

Baca juga : Pigai Minta Pers Terus Kawal HAM Dan Demokrasi

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Sabtu, 23 Mei 2026 dengan judul "Pro Kontra Dan Dampak Anggaran MBG Dipangkas, Nailul Huda: MBG Harus Dievaluasi Dan Diubah Sistemnya"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.