Ubaid Matraji: Jadi Alarm Keras Bagi Tata Kelola Pendidikan

 Sebelumnya 
Apa pendapat Anda mengenai peristiwa mundurnya ratusan kepsek di Sulsel?

Mundurnya kepala sekolah secara massal adalah alarm keras bagi tata kelola pendidikan kita. Jabatan kepala sekolah yang seharusnya berfokus pada peningkatan mutu akademik dan kepemimpinan instruksional kini berubah menjadi jabatan yang penuh risiko administratif dan rentan terhadap intervensi. Ini merupakan bentuk "protes diam" karena mereka merasa tidak lagi memiliki ekosistem kerja yang aman dan profesional.

Menurut Anda, apa masalahnya?

Ada persoalan mengenai beban administratif versus kompetensi keuangan. Kepala sekolah dipilih karena kompetensi pedagogik dan kepemimpinan. Namun, begitu menjabat, mereka dipaksa menjadi akuntan publik yang harus mengurus laporan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) keuangan yang sangat rumit.

Baca juga : Hetifah Sjaifudian: Bisa Berdampak Buruk Bagi Dunia Pendidikan

Belanja satuan pendidikan wajib dialihkan sepenuhnya ke sistem digital melalui SiPLah (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah), tidak boleh lagi dilakukan secara manual. Jika belanja masih dilakukan secara manual (nota fisik, kuitansi manual, mencari vendor sendiri), peluang main mata, mark-up, atau kesalahan administratif menjadi sangat besar.

Berarti kepala sekolah harus teliti, khususnya dalam pengeluaran sekolah, ya?

Iya, rekam jejak digital transaksi langsung tercatat dengan rapi, transparan, dan terintegrasi dengan ARKAS (Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah).

Ketika sekolah melakukan pengadaan barang dan jasa atau menerima dana hibah atau bantuan sosial tertentu, kerap kali ada "pintu belakang" yang meminta jatah cashback. Lebih parah lagi, jika intervensi itu datang dari oknum birokrasi di atasnya yang meminta "setoran rutin" atau mengarahkan agar belanja sekolah dilakukan kepada vendor tertentu yang harganya sudah di-mark-up.

Baca juga : Ekspor SDA Melalui PT DSI Dukung Kemandirian Industri

Jika mereka menolak permintaan cashback atau setoran, mereka akan dipersulit secara birokrasi, diancam dimutasi ke daerah terpencil, atau terus-menerus dicari kesalahannya hingga tidak tenang bekerja.

Sebaliknya, jika mereka menerima atau menuruti permintaan tersebut, mereka harus memanipulasi laporan keuangan (SPJ). Ketika ada audit resmi dari BPK atau Inspektorat, merekalah yang harus mempertanggungjawabkannya secara hukum dan masuk penjara, sementara oknum yang menikmati cashback melenggang bebas.

Jika demikian, apakah keputusan mengundurkan diri sudah menjadi pilihan yang tepat?

Mundur massal adalah pilihan rasional terakhir untuk menyelamatkan diri, harga diri, dan keluarga mereka dari jeratan hukum akibat ulah para oknum.

Baca juga : Pembangunan 3 Juta Rumah Sudah Tembus 324 Ribu Unit

Tugas utama kepala sekolah adalah mendidik anak bangsa, bukan menjadi "sapi perahan" oknum atau tameng hukum dari korupsi sistemik. Selama ekosistem pendidikan di daerah belum bersih dari intervensi premanisme birokrasi dan praktik setoran, mutu pendidikan kita tidak akan pernah maju karena energinya habis untuk mengurusi "perut" para oknum. REN

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Kamis, 18 Juni 2026 dengan judul "Dana BOS Bermasalah Administratif Ratusan Kepsek Di Sulsel Mundur, Ubaid Matraji: Jadi Alarm Keras Bagi Tata Kelola Pendidikan"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.