Djoko Setijowarno: Bila Diterapkan Sekarang Masyarakat Terdzalimi

RM.id  Rakyat Merdeka - Transportasi umum di DKI Jakarta diklaim semakin lengkap. Mulai dari Mass Rapid Transit (MRT) atau Moda Raya Terpadu, Light Rapid Transit (LRT), Transjakarta, hingga JakLingko. Namun, masalah kemacetan belum sepenuhnya teratasi.

Masalah kemacetan di Jakarta pun menjadi perbincangan. Langkah apa yang sebenarnya harus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI? Lalu, apakah perlu Electronic Road Pricing (ERP) diterapkan?

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui, persoalan kemacetan di Jakarta belum sepenuhnya teratasi. Namun, ia menilai kualitas transportasi umum di Ibu Kota saat ini semakin baik, sehingga terus menarik minat masyarakat untuk meninggalkan kendaraan pribadi.

"Jakarta masih macet, iya. Jakarta masih macet, iya. Tetapi orang melihat bahwa sekarang naik transportasi umum di Jakarta relatif lebih aman, lebih nyaman," kata Pramono saat menjadi pembicara utama dalam Indonesia Summit di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026).

Baca juga : Menkum Dan Jaksa Agung Rusia Sepakati Kerja Sama Hukum

Pramono mengatakan, salah satu langkah yang dilakukan Pemprov DKI untuk mengurangi kemacetan adalah memperluas layanan transportasi publik melalui program TransJabodetabek. Menurut dia, selama ini kemacetan Jakarta dipengaruhi oleh mobilitas jutaan warga dari daerah penyangga yang setiap hari bekerja di Ibu Kota.

"Ketika kurang lebih 3,5 sampai 4 juta orang pada pagi hari datang ke Jakarta, sore atau malam hari mereka kembali ke kediamannya masing-masing. Di situlah traffic jam terjadi, kemacetan terjadi," ujarnya.

Sementara itu, pengamat transportasi Deddy Herlambang menilai, persoalan kemacetan di Jakarta tidak cukup diselesaikan hanya dengan pembangunan proyek transportasi massal seperti LRT dan MRT, melainkan membutuhkan kebijakan pengendalian kendaraan pribadi seperti ERP.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur transportasi memang penting. Namun, tidak secara langsung mengurangi kemacetan, jika penggunaan kendaraan pribadi tetap tinggi.

Baca juga : Asosiasi Desa Kawal Penuh Pelaksanaan MBG Dan KDMP

"ERP segera dipasang," kata Deddy, Senin (22/6/2026), dikutip dari Kompas.com.

Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abdul Aziz berpandangan, diperlukan kebijakan khusus untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, mulai dari peningkatan transportasi umum hingga penerapan ERP.

"Dampak positifnya, ERP akan meningkatkan pendapatan dan bisa digunakan untuk subsidi transportasi umum," ungkap Abdul Aziz kepada *Rakyat Merdeka*, Selasa (23/6/2026).

Namun, dia tidak memungkiri akan ada dampak yang dirasakan masyarakat terkait penerapan ERP. "Ada biaya tambahan bagi masyarakat," lanjutnya.

Baca juga : Gerindra Ajak Masyarakat, Bedakan Kritik Dan Kebencian!

Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno menilai, untuk mengurangi kemacetan di Jakarta diperlukan kebijakan yang terukur serta kolaborasi dengan wilayah sekitar Jakarta. Menurutnya, penerapan ERP belum bisa dilakukan saat ini.

"Kalau ERP sekarang diterapkan, kasihan masyarakat. Karena transportasi umum Jabodetabek belum memadai," ungkap Djoko saat dihubungi *Rakyat Merdeka*, Selasa (23/6/2026).

Untuk mengetahui pandangan Djoko Setijowarno mengenai langkah konkret menangani kemacetan di Jakarta serta penerapan ERP, berikut wawancaranya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.