Djoko Setijowarno: Bila Diterapkan Sekarang Masyarakat Terdzalimi

 Sebelumnya 
Transportasi publik di Jakarta sudah semakin banyak, namun jalanan Jakarta masih mengalami kemacetan. Apa solusi dari Anda?

Intinya, di dalam Transportation Demand Management (TDM) terdapat pull and push strategy. Pull-nya adalah menyediakan transportasi publik. Kemudian dilengkapi dengan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda. Nah, kalau di Jakarta, pull-nya sudah setara kota-kota dunia karena telah mencakup lebih dari 90 persen layanan angkutan umum. Namun, kendalanya ada pada push-nya.

Apa kendalanya?

Banyak hal yang harus dilakukan. Pertama, yang membedakan Jakarta dengan luar negeri adalah jumlah sepeda motor. Kalau kami lihat, sepeda motor jumlahnya paling banyak. Kebijakan dari Pemerintah Pusat sendiri bukannya mengurangi, tetapi justru mendorong.

Maksudnya?

Baca juga : Menkum Dan Jaksa Agung Rusia Sepakati Kerja Sama Hukum

Contohnya, rencana kebijakan pemberian insentif Rp 5 juta untuk setiap pembelian mobil atau motor listrik. Menurut saya, itu kurang tepat. Kalau diterapkan di luar kota silakan, tetapi yang membeli nantinya kemungkinan besar orang Jakarta juga. Jadi, Pemerintah Pusat harus mendukung. Kalau tidak mendukung, Pemerintah Daerah tidak bisa bekerja sendiri.

Langkah lain untuk mengurangi kemacetan Jakarta?

Yang kedua adalah dukungan dari Pemerintah Daerah di wilayah sekitar Jakarta. Seharusnya, kawasan perumahan di wilayah penyangga memiliki jaringan transportasi umum menuju stasiun, halte bus TransJabodetabek, dan sebagainya. Sementara itu, jalur khusus bus hanya tersedia di Jakarta, sedangkan di wilayah penyangga belum ada.

Bagaimana dengan penerapan Electronic Road Pricing (ERP)?

ERP itu langkah terakhir. Namun, persiapannya harus dimulai dari sekarang.

Baca juga : Asosiasi Desa Kawal Penuh Pelaksanaan MBG Dan KDMP

Mengapa tidak diterapkan saat ini saja?

Kalau diterapkan sekarang, ketersediaan angkutan umum di Jabodetabek belum memadai. Nanti justru akan menzalimi masyarakat. Sudah dikenakan biaya, tetapi transportasi umumnya belum memadai. Jadi, transportasi umum di wilayah Jabodetabek harus benar-benar memadai terlebih dahulu.

Artinya, memang sangat dibutuhkan kolaborasi antara Jakarta dan wilayah penyangganya?

Iya. Bila perlu, dana hibah dari DKI Jakarta kepada daerah dialokasikan terlebih dahulu untuk sektor transportasi.

Lalu, bagaimana Anda melihat sikap Pemerintah Daerah di sekitar Jakarta terkait kebijakan transportasi di Ibu Kota?

Baca juga : Gerindra Ajak Masyarakat, Bedakan Kritik Dan Kebencian!

Masih kurang dukungannya. Saya lihat, yang memiliki angkutan umum itu Bogor dan Tangerang, sedangkan daerah lainnya belum.

Bagaimana dengan Kota Bekasi?

Baru ada Trans Beken (Transportasi Bekasi Keren), tetapi belum maksimal. NNM

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Kamis, 25 Juni 2026 dengan judul "Jakarta Masih Macet, Perlukan ERP Diterapkan? Djoko Setijowarno: Bila Diterapkan Sekarang Masyarakat Terdzalimi"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.