Dark/Light Mode

ASN Dosen Bisa Nyaleg Dengan Status Nonaktif Menuai Polemik

Rudiarto Sumarwono: Memperluas Partisipasi Politik Berbasis Kompetensi

Sabtu, 21 November 2026 07:10 WIB
Rudiarto Sumarwono, Mantan Komisioner KASN. Foto: Istimewa
Rudiarto Sumarwono, Mantan Komisioner KASN. Foto: Istimewa

 Sebelumnya 
Bagaimana pandangan Anda jika ASN, termasuk dosen ASN, yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tidak perlu mengundurkan diri secara permanen, tetapi cukup berstatus nonaktif?

Ada beberapa kelebihan jika ASN, khususnya dosen ASN, tidak diwajibkan mengundurkan diri secara permanen ketika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Pertama, kebijakan tersebut dapat melindungi hak konstitusional warga negara untuk dipilih. Kedua, menghindari hilangnya sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Selain itu, kebijakan ini juga dapat mengurangi risiko penyesalan dan ketidakpastian karier bagi ASN yang memutuskan terjun ke dunia politik.

Apakah kebijakan tersebut juga dapat memperluas partisipasi politik di kalangan akademisi dan lingkungan kampus?

Baca juga : Rekomendasi Komnas HAM Bakalan Punya Daya Paksa

Secara otomatis, kebijakan tersebut dapat memperluas partisipasi politik berbasis kompetensi sekaligus mempertahankan kapasitas akademik nasional.

Hal yang tidak kalah penting, kebijakan ini dapat mendorong mobilitas karier antara birokrasi, akademisi, dan politik serta mengurangi potensi diskriminasi terhadap profesi tertentu. Selain itu, negara juga dapat mempertahankan investasi yang telah dikeluarkan untuk pengembangan sumber daya manusia.

Jika ada sejumlah kelebihan, lalu apa kekurangan atau risiko dari kebijakan tersebut?

Risiko paling mendasar adalah potensi terganggunya netralitas ASN. Selain itu, terdapat kemungkinan munculnya konflik kepentingan antara jabatan ASN dan jabatan politik.

Baca juga : Trump-Jinping-Putin Semeja di KTT APEC, Prabowo: Mereka Tentukan Arah Masa Depan Dunia

Apa risiko lainnya yang perlu diantisipasi?

Ada risiko penyalahgunaan fasilitas dan sumber daya negara. Selain itu, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi ASN lainnya serta konflik kepentingan di lingkungan perguruan tinggi.

Berdasarkan kajian Anda, apakah kebijakan yang mewajibkan dosen ASN mengundurkan diri secara permanen ketika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif perlu dievaluasi?

Dari perspektif reformasi birokrasi, demokrasi, tata kelola pemerintahan, dan pengembangan sumber daya manusia nasional, terdapat alasan kuat untuk mengevaluasi kembali kewajiban pengunduran diri secara permanen tersebut.

Baca juga : Yang Unik di KTT APEC: Trump Tidur Saat Jinping Pidato, Ajudan Putin Bawa Koper Nuklir

Namun, kebijakan ini tidak boleh sekadar mengganti ketentuan mengundurkan diri menjadi nonaktif. Perubahan tersebut harus disertai desain kelembagaan dan mekanisme pengendalian yang menjamin netralitas ASN, mencegah konflik kepentingan, serta menghindari penyalahgunaan fasilitas dan sumber daya negara.

Lebih tegas lagi, apakah Anda mendukung status nonaktif sebagai pengganti kewajiban mengundurkan diri secara permanen bagi ASN yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif?

Saya mendukung prinsip nonaktif sebagai alternatif pengunduran diri permanen, tetapi harus disertai persyaratan dan pembatasan yang tegas. REN

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 2, edisi Sabtu, 21 November 2026 dengan judul "ASN Dosen Bisa Nyaleg Dengan Status Nonaktif Menuai Polemik, Rudiarto Sumarwono: Memperluas Partisipasi Politik Berbasis Kompetensi"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.