Bamsoet Ajak Generasi Muda Terlibat Penguatan Sistem Hukum Nasional

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua MPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengajak generasi muda untuk terlibat dalam penguatan sistem hukum nasional sebagai pilar pembangunan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam visi Indonesia 2045 menuju Indonesia yang berdaulat, maju, adil dan makmur. Mimpi yang ingin diwujudkan adalah terwujudnya aparat penegak hukum yang berintegritas, serta penyelenggara negara dan warga negara yang taat hukum.

Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Februari 2022, mencatat bahwa 33,7 persen responden menyatakan penegakan hukum di Indonesia 'buruk' atau 'sangat buruk'. Hasil survei Indikator Politik Indonesia pada Agustus 2022 juga mencatat, 37,7 persen responden menilai bahwa penegakan hukum di Indonesia dinilai 'buruk' atau 'sangat buruk'.

Baca juga : Bamsoet Ajak Kaji Urgensi Masuknya Kembali Utusan Golongan ke MPR

"Perwujudan cita hukum nasional harus bermuara pada kesejahteraan rakyat yang dapat dicapai melalui tahapan pembangunan nasional secara berkesinambungan. Pembangunan harus menjadi rangkaian langkah dan kebijakan yang terarah, terencana, dan dilindungi payung hukum, untuk memenuhi aspek legalitas, serta landasan gerak dan operasional," ujar Bamsoet, sapaan akrab Bambang, usai menghadiri prawisuda program sarjana anak kelimanya, Saras Shintya Putri, dengan predikat cumlaude di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Depok, Kamis (9/3).

Ketua DPR ke-20 ini menerangkan, seiring proses pematangan kehidupan demokrasi, penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya diperlakukan sebagai sebuah prosedur yang harus ditaati. Melainkan juga harus memenuhi tujuan hukum itu sendiri, yaitu memberikan rasa keadilan, nilai kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sehingga hukum yang seharusnya mengayomi dan memberikan rasa aman, tidak justru berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat.

Baca juga : Bambang Soesatyo Dorong Penguatan Keamanan Siber Nasional

"Secara filosofis penegakan hukum yang berkeadilan juga harus merujuk pada konsep keadilan sebagaimana diamanatkan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang menempatkan keadilan sebagai bagian dari martabat kemanusiaan. Serta sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang menempatkan keadilan sebagai hak yang dapat diakses oleh seluruh anak bangsa tanpa diskriminasi," kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, dalam dimensi yang lebih luas, penguatan sistem hukum nasional dapat juga dimaknai dalam konteks sistem ketatanegaraan dan kehidupan demokrasi. Upaya memajukan hukum, membangun sistem ketatanegaraan, dan mendewasakan kehidupan demokrasi, harus menjadi proses yang tidak pernah berhenti. Karena kehidupan kebangsaan akan terus berpacu dengan laju peradaban.

Baca juga : Bamsoet Ingatkan Pentingnya Penguatan Sistem Hukum Nasional

"Karena itu, penting untuk memiliki pondasi yang kuat agar dalam prosesnya kita tidak kehilangan jati diri ke-Indonesiaan kita. Pembangunan bidang hukum harus tetap menempatkan Pancasila sebagai landasan filosofis, UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan yuridis, NKRI sebagai konsensus bersama, dan Bhineka Tunggal Ika sebagai daya ikat kohesi kebangsaan," pungkas Bamsoet.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.