Beri Kuliah di Pasca Unhan, Bamsoet Kupas Resolusi Konflik Secara Damai

RM.id  Rakyat Merdeka - Dosen tetap Pascasarjana Universitas Pertahanan (Unhan) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan, Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, etnis, dan agama yang sangat tinggi, kerap menghadapi tantangan kompleks dalam dinamika politiknya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi bangsa Indonesia adalah potensi konflik antara berbagai kelompok etnis dan agama, radikalisme serta ekstremisme.

Dalam konteks ini, menurut Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut, pendekatan damai dalam resolusi konflik sangat penting. Model resolusi konflik yang damai tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah jangka pendek, tetapi juga pada pembangunan hubungan sosial yang harmonis antara kelompok-kelompok yang berseteru.

Contoh konkret dari pendekatan ini, kata Bamsoet, adalah pelaksanaan dialog antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil di berbagai daerah yang rentan terhadap konflik, seperti di Papua dan Aceh. "Dialog ini bertujuan untuk membangun pemahaman dan saling menghormati, sehingga dapat mengurangi ketegangan sosial," ujarnya, saat memberikan kuliah ‘Politik Indonesia dan Tantangannya dalam Perspektif Damai Resolusi Konflik’, di Pascasarjana Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Unhan, secara daring, di Jakarta, Jumat (29/11/2024).

Baca juga : Pemerintah Komit Tangani Konflik Sosial di Adonara Barat

Ketua MPR ke-16 dan Ketua DPR ke-20 ini menjelaskan, pendekatan damai dalam resolusi konflik memerlukan keterlibatan semua pihak yang terkena dampak. Semisal di Aceh, proses damai yang dimulai dengan MoU Helsinki pada 2005 berhasil mengakhiri konflik bersenjata yang berlangsung selama hampir 30 tahun antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia. Pendekatan inklusif ini mengedepankan dialog dan menjalankan pembangunan ekonomi serta pendidikan yang inklusif di daerah tersebut, yang berujung pada stabilitas di Aceh.

Contoh lain adalah program yang dilaksanakan Komnas HAM untuk mediasi konflik di Aceh pasca-damai. Program ini berhasil mengurangi potensi bentrokan antara mantan kombatan dan masyarakat sipil dengan menciptakan forum komunikasi yang inklusif.

"Data menunjukkan bahwa sejak dimulainya program ini, tingkat kekerasan di Aceh menurun hingga 80 persen, menjadikan Aceh sebagai contoh sukses dalam penyelesaian konflik dengan metode damai," kata Bamsoet.

Baca juga : Kapolri Pastikan Kabagops Polres Solok Selatan Ditindak Tegas

Ketua Komisi III DPR ke-7 ini memaparkan, politik identitas juga menjadi isu yang tidak kalah penting. Dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi politik yang berfokus pada identitas etnis dan agama semakin menghasilkan polarisasi di tengah masyarakat. Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017, dengan label Anies Baswedan dari Muslim dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai non-Muslim, menunjukkan bagaimana isu identitas dapat memicu konflik dan memecah belah masyarakat.

Ke depan, pesan Bamsoet, peran Pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan ruang dialog dan rekonsiliasi harus diperkuat. Edukasi mengenai toleransi dan nilai-nilai perdamaian harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan sejak dini.

"Hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, generasi muda yang mendapatkan pendidikan mengenai toleransi, memiliki kecenderungan yang lebih tinggi untuk terlibat dalam aktivitas sosial yang bersifat inklusif dan damai," pungkas Bamsoet.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.