Dark/Light Mode

Masih Banyak Importir Nakal

Mafia Bawang Putih Apa Bisa Diganyang

Rabu, 19 Juni 2019 06:13 WIB
Ilustrasi penjualan bawang putih di pasar.
Ilustrasi penjualan bawang putih di pasar.

RM.id  Rakyat Merdeka -
Mafia bawang putih masih gentayangan. Kementerian Pertanian (Kementan) yang dipimpin Amran Sulaiman mulai memperbarui daftar importir bawang putih yang tak patuh dengan kewajiban tanam. Dengan cara ini, mafia bawang putih apa bisa diganyang? Jumlah importir bawang putih nakal berpotensi bertambah. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Satgas Pangan pun dikerahkan untuk membasi importir nakal. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan Moh Ismail Wahab mengatakan, sampai saat ini ada 38 importir bawang putih nakal dari total 81 importir penerima Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) pada tahun 2017. 

Saat ini juga masih ada 15 importir tercatat masih bermasalah terkait importasi produk holtikultura. Melihat kondisi tersebut, Ismail tak menutup kemungkinan jumlah daftar hitam akan terus bertambah seiring proses evaluasi wajib tanam RIPH 2018 dan 2019. 

Berita Terkait : Kebijakan Wajib Tanam Bawang Putih Jalan Terus

Dalam hal ini, pihaknya melibatkan Inspektorat, KPK, Satgas Pangan, KPPU, DPR dan pihak lainnya. “Tentu saja importir dan stakeholder lain juga kita ajak komunikasi,” katanya di Jakarta kemarin. 

Menurutnya, rekomendasi impor oleh Kementan dan Surat Persetujuan Impor (SPI) oleh Kementerian Perdagangan masih berjalan sesuai aturan. Ismail membantah ada upaya kesengajaan menciptakan kelangkaan pasokan pada bulanbulan tertentu sehingga memicu lonjakan harga, seperti yang terjadi beberapa pekan menjelang Ramadan 2019. 

Kemudian, Ismail menegaskan, bahwa stok carry over bawang putih masih mencukupi sampai April 2019. Perhitungan ini didasari data BPS 2018 yang menunjukkan bahwa realisasi impor bawang putih periode November-Desember 2018 berada di angka 227.600 ton. 

Berita Terkait : Negosiasi Jadi Kunci Surplus Neraca Perdagangan Pertanian

Sementara itu, kebutuhan bulanan nasional berada di kisaran 40 ribu ton. Dalam hal ini, Ismail mengaku, telah menyertakan faktor susut bobot selama penyimpanan.Dirinya menilai tren kenaikan harga sudah terjadi mulai Februari dan Maret 2019. “Bisa jadi ada pihak-pihak yang sengaja menggunakan isu penerbitan RIPH dan SPI untuk mempengaruhi psikologi pasar,” ujarnya. 

Ismail menjelaskan, besaran wajib tanam RIPH tidak bisa mengacu kepada SPI. Proses RIPH lebih awal dibanding SPI, karena wajib tanam ini lebih dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen mendukung swasembada bukan sekedar syarat memperoleh SPI. 

“Wajib tanam diarahkan untuk membangun kemitraan, sehingga sejak awal sudah didesain dan dibangun model komprehensif bawang putih lokal, mulai dari proses budidaya panen, kemitraan, gudang, distribusi hingga pasarnya,” ungkapnya. 

Berita Terkait : Pasokan Cabe dan Bawang Merah Cukup, Harga Stabil

Dengan demikian, kata Ismail, kebijakan wajib tanam dan produksi bawang putih sebanyak 5 persen dari pengajuan impor akan terus dilanjutkan. Meski sejumlah kekurangan masih mewarnai pelaksanaan program ini, Kementan mencatat berbagai keberhasilan. Diantaranya, kenaikan jumlah luas panen sebesar 250 persen dan peningkatan produksi 200 persen pada 2018 dibanding tahun sebelumnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). 

Ketua Asosiasi Hortikultura Nasional Anton Muslim ¬Arbi mendukung Kementan dan Satgas Pangan menindak oknum importir yang kedapatan melakukan mangkir wajib tanam 5 persen dari total impornya.“Kebijakan Kementan sangat bagus untuk menumbuhkan kembali semangat petani menanam kembali bawang putih seperti masa lalu,” ujarnya. [KPJ]