Momentumnya Dapat, Bantalannya Banyak

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketidakpastian geopolitik Dunia memberikan pilihan sangat terbatas bagi banyak negara dalam mengelola stabilitas fiskal. Tak terkecuali Indonesia.

Beban anggaran akibat lonjakan subsidi energi dalam APBN yang diakibatkan kenaikan harga migas Dunia memberikan tekanan yang kini harus disikapi dengan sangat rasional oleh Pemerintah. Terutama dalam upaya perlindungan sosial bagi kelompok rentan di masyarakat yang pada saat bersamaan menghadapi kenaikan harga-harga karena inflasi.

Menurut Kepala Badan Intelijen Negara (KABIN) Jend Pol (Purn) Budi Gunawan, Pemerintah tengah melakukan realokasi subsidi di APBN untuk memberikan perlindungan sosial yang lebih efektif kepada kelompok paling rentan di tengah masyarakat.

“Pemerintah memahami, masyarakat tidak mampu harus menjadi fokus upaya perlindungan sosial di tengah tekanan ekonomi akibat situasi global saat ini,” ujar Budi Gunawan, di Jakarta, Jumat (2/9).

Tekanan ekonomi yang dialami hampir semua negara di Dunia diprediksi masih akan berlanjut di tengah ketidakpastian penyelesaian konflik di Eropa.

“Data analisis intelijen ekonomi menunjukkan, situasi global akan memberikan tekanan ekonomi ke seluruh negara. Pemerintah akan mengantisipasi ini melalui desain APBN yang melindungi kelompok rentan secara lebih efektif,” kata KABIN.

Realokasi ini, lanjut Budi Gunawan, sekaligus untuk mengurangi beban subsidi BBM yang melonjak hingga tiga kali lipat dan masih akan naik hingga mendekati Rp700 Triliun pada akhir tahun. Untuk mencegah beban yang semakin tak terkendali, Pemerintah menyiapkan kebijakan penyesuaian harga tiga jenis BBM bersubsidi: Pertalite, Pertamax dan solar.

Baca juga : Penyesuaian Harga BBM Untuk Kemaslahatan Rakyat

Perlindungan Sosial Tepat Sasaran

Menurut mantan Menristek/ Kepala BRIN Prof. Bambang Brojonegoro, penyesuaian harga BBM bukan hal yang baru, dan tidak menjadi suatu masalah, sepanjang diimbangi dengan program bantuan sosial tepat sasaran, sehingga daya beli masyarakat lapisan bawah tidak terpengaruh.

Begitu pula perlu ada program khusus untuk menjaga lonjakan harga kebutuhan tetap terkendalil.

"Agar penyesuaian harga BBM bersubsidi tidak melemahkan daya beli masyarakat bawah, pemerintah perlu memastikan inflasi harga bahan-bahan pokok, seperti daging, telur, cabai, atau beras, dapat dicegah," ujar Bambang Brojonegoro dalam webinar nasional “Penyesuaian Harga BBM: Problem atau Solusi” yang digelar Moya Institut, di Jakarta, Jumat (2/9/2022).

Berbicara di forum yang sama, Rektor Institut Teknologi & Bisnis Ahmad Dahlan, Dr. Mukhaer Pakkana meminta agar ada mekanisme yang bisa mencegah bantalan sosial yang diberikan disalahgunakan penerimanya.

"Harap dipastikan bahwa dana program bantalan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat lapis bawah, digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, tidak untuk hal-hal non-esensial, seperti beli rokok atau pulsa," kata Mukhaer Pakkana.

Sementara itu, pemerhati isu-isu strategis Prof. Imron Cotan menilai, kebijakan penyesuaian harga BBM saat ini hendaknya dinilai wajar karena berulang terjadi di setiap pemerintahan.

Baca juga : Pelaku Pelecehan Seksual Di Bus Bakal Dipidanakan

“Penyesuaian harga BBM bersubsidi bukan hal yang baru karena juga dilakukan oleh pemerintah-pemerintah terdahulu. Yang penting, pemerintah memastikan bahwa daya beli masyarakat lapisan bawah tidak terpengaruh," kata Imron Cotan.

Dalam konteks ini, lanjut Imron Cotan, semua harus bisa melihat arti strategis program bantalan sosial yang diluncurkan pemerintah, untuk menghadirkan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Momentum Ekonomi Solid

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi menilai, kekhawatiran dampak buruk dari kebijakan penyesuaian harga BBM tidak perlu dilebih-lebihkan.

Berbagai indikator menunjukkan kondisi perekonomian Indonesia cukup solid menghadapi dampak penyesuaian harga BBM bersubsidi. Fithra bahkan menyarankan Pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk mengurangi beban subsidi BBM yang memang telah mengganggu stabilitas fiskal APBN.

Berbicara dalam sebuah diskusi yang digelar HMI Badko Jabodetabek & Banten di Jakarta, Jumat, (2/09/2022), Fithra menunjukkan berbagai indikator yang menunjukkan soliditas perekonomian Indonesia. Antara lain,  deflasi nasional yang diumumkan BPS baru-baru ini, yakni minus 0,21 persen pada kuartal II 2022.

"Ini adalah deflasi terbesar setelah 2019. Artinya, tekanan inflasi mulai reda. Secara tahunan juga, inflasi Agustus 4,69 persen, Juli 4,9 persen, itu kan deflasi juga," tutur Fithra yang juga Direktur Eksekutif Next Policy.

Baca juga : Orang Miskin Tepuk Tangan

Manufacturing purchasing managers index (PMI) Indonesia juga naik pada Agustus menjadi 51,7 dari sebelumnya 51,3. “Artinya, perekonomian kita sekarang lagi solid, tekanan inflasi tidak terlalu besar, cenderung turun, maka sekarang adalah momentumnya untuk kenaikan harga," ujar Fithra.

Beberapa Skema Bantalan Sosial

Pemerintah sendiri telah mengumumkan tambahan anggaran bantalan sosial (bansos) senilai Rp24,17 triliun. Bansos antara lain berupa bantuan langsung tunai (BLT). Presiden Jokowi secara simbolik memulai pembagian BLT BBM ini melalui Kantor Pos Jayapura, Papua, Rabu lalu (31/8/2022).

BLT BBM akan diterima 20,6 juta penerima manfaat. Selain itu, Jokowi menyebut bakal ada BLT untuk 16 juta pekerja. Dengan adanya bantuan ini, Jokowi berharap kemampuan masyarakat menghadapi naiknya harga kebutuhan pokok menjadi lebih baik.

"Hari ini, kita telah memulai pembagian BLT BBM yang diberikan kepada masyarakat selama empat bulan, per bulannya diberikan Rp 150 ribu, jadi totalnya Rp 600 ribu," kata Jokowi.

Selain itu juga ada bantuan subsidi upah atau BSU sebesar Rp 600 ribu untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan. Adapun anggaran yang akan digelontorkan untuk subsidi gaji ini sebesar Rp 9,6 triliun.

Kemudian, ada bansos dalam bentuk subsidi transportasi daerah. Anggaran untuk ini diambil dari pengalihan 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dan ditujukan bagi pengemudi ojek dan nelayan, hingga perlindungan sosial tambahan lainnya. Nilai total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 2,17 triliun.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.