Penyesuaian Harga BBM Untuk Kemaslahatan Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Penyesuaian harga BBM tak bisa dihindari lagi. Selain untuk menjaga stabilitas fiskal, pilihan ini dipastikan untuk kemaslahatan seluruh rakyat.

Seperti diketahui, dana subsidi dan kompensasi energi di APBN 2022 melonjak tiga kali lipat hingga menyentuh Rp 502 triliun. Angka ini bahkan diprediksi akan menembus Rp 698 triliun sampai akhir tahun jika tidak ada langkah konkret mengatasinya.

Komunitas pakar kebijakan publik yang tergabung dalam Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) mengusulkan tiga langkah yang dapat diambil Pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal di APBN. Ketiga langkah itu diberi-nama Skenario 3W. 3W itu adalah: pertama, Wajib menyesuaikan harga BBM bersubsidi; kedua, Wajib menyediakan bantalan pengaman sosial bagi masyarakat; dan ketiga, Wajib melakukan reformasi energi.

“Ini merupakan hasil kajian cepat AAKI untuk mempelajari urgensi dan dampak kebijakan penyesuaian subsidi BBM terhadap berbagai aspek,” ujar Ketua Umum AAKI, Dr. Ing. Totok Hari Wibowo, Kamis (1/9).

AAKI menilai, pengurangan besaran subsidi pada BBM, khususnya Pertalite, Pertamax dan solar, wajib dilakukan agar terpenuhinya prinsip-prinsip keadilan, persamaan kesempatan, dan inovasi. Prinsip keadilan yang dimaksud dalam hal ini adalah adanya pengalihan subsidi dan kompensasi BBM ke sektor lain yang lebih produktif dan berpihak ke rakyat paling membutuhkan, utamanya di sektor kesehatan dan pendidikan.

Baca juga : Pengamat Dukung Pemerintah Sesuaikan Harga BBM Bersubsidi

Langkah penyesuaian subsidi ini sangat tepat sebagai koreksi penyaluran subsidi melalui harga BBM yang selama ini kurang tepat sasaran. Penguatan alokasi APBN ke sektor produktif akan lebih berkeadilan dan memberi persamaan akses bagi masyarakat untuk maju dan menaiki tangga status sosial ekonomi.

“Konversi subsidi menjadi peningkatan pelayanan publik, bantalan sosial, fasilitas kesehatan, dana pendidikan, dan sebagainya dinilai penting dan mendesak untuk menghentikan pembengkakan subsidi BBM yang sebagian besarnya dibakar di jalanan oleh kelompok yang tidak eligible,” lanjut Totok Hari Wibowo.

Fokus Untuk Lindungi Kelompok Rentan
Penyesuaian harga BBM jenis Pertalite, Pertamax, dan Solar belum resmi diputuskan. Namun, Pemerintah sendiri awal pekan ini telah mengumumkan penambahan bantalan sosial Rp 24,17 triliun untuk membantu masyarakat miskin menghadapi kenaikan harga-harga akibat inflasi.

Dana ini akan disalurkan dalam bentuk bansos oleh Kementerian Sosial kepada 20,65 juta keluarga miskin serta oleh Kemenaker kepada 16 juta pekerja (berpenghasilan di bawah Rp 3,5 juta). Perlindungan sosial juga diberikan melalui kebijakan 2 persen DAU (dana alokasi umum) dan DBH (dana bantuan hibah) sebesar Rp 2,11 triliun untuk subsidi angkutan umum, ojek, nelayan dan perlindungan sosial tambahan.

Pemerintah juga sedang mengkalkulasi besaran dan mekanisme pemberian kompensasi kepada masyarakat dalam bentuk program perlindungan sosial apabila jadi menyesuaikan harga BBM bersubsidi.

Baca juga : Lestari: Bangun Budaya Untuk Politik Lebih Bermartabat

Semua upaya perlindungan sosial ini, menurut Kepala Badan Intelijen Negara (KABIN) Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan, karena pemerintah fokus melindungi kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan. “Data analisis intelijen ekonomi menunjukkan situasi global akan memberikan tekanan ekonomi ke seluruh negara. Pemerintah akan mengantisipasi ini melalui desain APBN yang melindungi kelompok rentan secara lebih efektif,” ujar Budi Gunawan.

Demi Kemaslahatan Rakyat
Dalam pandangan cendekiawan Islam dari UIN Syarif Hidayatullah Prof. Azyumardi Azra, penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban subsidi energi di APBN memang tidak dapat dihindari. Hal ini untuk menghindari dampak negatif lebih besar yaitu krisis dan bangkrutnya APBN, seperti dalam kasus Pemerintah AS, yang berkali-kali "lockdown" akibat likuiditas keuangan yang terganggu.

Azyumardi menyebutkan, keinginan pemerintah menyesuaikan harga BBM bisa dilakukan secara bertahap agar masyarakat tidak terkejut dan panik. Kemudian, kebijakan ini hendaknya melibatkan banyak pihak.

“Tentu saja kebijakan ini harus mengajak keterlibatan pihak-pihak lain, termasuk masyarakat sipil, karena ini adalah urusan bersama,” ujar Azyumardi Azra dalam webinar “APBN Tertekan: Subsidi BBM Solusi atau Solusi?” yang digelar Moya Institute, Rabu (31/8).

Berbicara pada webinar yang sama, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Marsudi Syuhud mengemukakan, penyesuaian harga BBM memiliki dua aspek yakni untuk kebaikan publik atau masyarakat dan untuk kebaikan Negara.

Baca juga : Jokowi Berusaha Tenangkan Rakyat

“Sasaran dari penyesuaian harga BBM adalah kemaslahatan dan kebaikan bagi rakyat, terutama yang paling membutuhkan. Sehingga, BBM bersubsidi yang selama ini masih banyak digunakan konsumen yang tidak berhak dapat dihindari. Ini sesuai dengan ajaran agama, yaitu mengutamakan kemaslahatan rakyat banyak," papar KH Marsudi.

Dukungan Daerah
Dari Makassar, Sulawesi Selatan, rencana penyesuaian harga BBM untuk mengurangi beban subsidi energi di APBN ini dinilai rasional oleh kalangan pemuda. Muh Jusrianto, Koordinator Presidium Ikatan Pemuda Sulawesi Selatan (IPSS) mengatakan, kebijakan pemerintah mengalihkan subsidi energi menjadi bantalan sosial bagi rakyat miskin dan pekerja berpenghasilan rendah harus disambut baik.

“Kita perlu mendukung kebijakan pemerintah yang pro masyarakat kecil. Dengan adanya bantalan sosial, minimal itu dapat meringankan beban rakyat. Sebab itu, kita perlu bersama-sama mengawal dan memastikan agar Bansos tersalurkan tepat sasaran,” tuturnya dalam diskusi bertema “Menakar Penyesuaian Harga BBM dan Subsidi Tepat Sasaran” yang diselenggarakan oleh IPSS, di Makassar, Rabu (31/8).

Jusrianto melanjutkan, kondisi ekonomi global dan ditambah serangan Covid-19, mau tidak mau pemerintah dituntut untuk mengambil kebijakan untuk menyelamatkan perekonomian nasional agar tetap stabil. Bagaimana pun, menurutnya, langkah pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM dianggap tepat.

“Penyesuaian harga BBM dan pengalihan subsidi agar tepat sasaran menjadi urgen untuk dilakukan pemerintah agar tidak ada ketimpangan yang tajam. Itu juga mengantisipasi asumsi adanya potensi inflasi, mengingat APBN terancam defisit. Perlu penyesuaian harga BBM dan itu tidak mencekik rakyat miskin,” tegasnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.