Bos BI: Pertumbuhan Ekonomi Digital Tahun Depan Diproyeksi Naik

RM.id  Rakyat Merdeka - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo mengaku optimistis, ekonomi Indonesia pada 2023 menjadi lebih baik salah satunya melalui digitalisasi.

Perry memproyeksi, pertumbuhan e-commerce akan meningkat hingga Rp 572 triliun, perbankan digital naik menjadi Rp 67.600 triliun, dan Uang Elektronik mencapai Rp 508 triliun. 

“Menyambut optimisme ini, melalui implementasi P2DD (Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) maka penerimaan daerah semakin meningkat, penyerapan semakin cepat, sehingga ekonomi daerah semakin tumbuh,” jelas Perry dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) P2DD bertajuk, Akselerasi Digitalisasi Transaksi Pemda dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Lebih Akuntabel melalui siaran Youtube, Selasa (6/12).

Baca juga : Genjot Ekonomi Digital, Pemerintah Siapkan SDM Yang Kompetitif

Ia menegaskan, industri pembayaran telah end to end antara seluruh pihak untuk melayani ekonomi pusat dan daerah. Melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025, BI mendukung akselerasi transformasi digitalisasi pembayaran dengan fast payment (BI-FAST), SNAP, QRIS, serta melalui sinergi dengan Pemerintah, tercipta Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik untuk kemudahan belanja Pemerintah. 

“Dunia memang bergejolak, sepanjang ada kerja sama dan kolaborasi antara pusat dan daerah, kita sambut 2023 dengan optimis dan tetap waspada," ujarnya.

Rakornas yang merupakan program flagship perdana ini bertema Akselerasi Digitalisasi Transaksi Pemda dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Lebih Akuntabel.

Baca juga : Ekonom Bahana TCW: Tantangan Ekonomi Tahun Depan Tak Mudah

Turut serta dalam diskusi yaitu Menko Perekonomian sekaligus Ketua Satgas P2DD, Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Menteri Komunikasi dan Informatika, Johny G. Plate, serta Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir.

Lebih jauh, Perry membeberkan, guna mengakselerasi digitalisasi transaksi Pemda dan mendukung akuntabilitas keuangan daerah, diperlukan lima upaya. Pertama, memperkuat regulasi di pusat dan daerah untuk mendorong percepatan elektronifikasi transaksi Pemda. Ditargetkan Pemda kategori digital pada Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah mencapai 65 persen.

Kedua, memasifkan elektronifikasi transaksi pemda dan menciptakan ekosistem digital yang lebih luas melalui penyediaan infrastruktur TIK untuk mendukung layanan digital yang ideal dan tersebar guna mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Baca juga : BI Ramal Ekonomi RI Tahun Depan Tetap Kuat

Langkah ketiga, mengintegrasikan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah secara nasional. Kemenkeu dan Kemendagri harus segera mewujudkan Bagan Akun Standar (BAS) Transaksi Pemda dan memastikan BAS mendukung konsolidasi dan sinergi fiskal nasional.

Selain itu, langkah keempat, meningkatkan sinergi Pemerintah, BI, dan OJK untuk penguatan ekosistem yang mendorong peningkatan layanan digital BPD selaku bank RKUD. Kelima, menyusun kerangka kebijakan implementasi elektronifikasi Pajak terkait kendaraan bermotor secara nasional, secara bersamaan Pemda juga memperluas kerja sama dengan marketplace terkait transaksi pajak dan retribusi daerah.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.