Mendes Fokus Tingkatkan Kualitas SDM Terintegritas

RM.id  Rakyat Merdeka - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus meningkatkan kualitas  dan manajemen sumber daya manusia yang terintegrasi.

Hal ini juga sekaligus mensosialisasikan Keputusan Menteri nomor 78 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia yang Terintegrasi dan Keputusan Sekretaris Jenderal nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, bahwa hal terpenting dalam mengelola organisasi adalah meningkatkan kualitas SDM, karena perlunya eksekutor yang baik untuk merealisasikan ide-ide. Walaupun masih ada kelemahan di manajemen, leadership, dan marketing, tapi untuk semua pencapaian yang dilakukan pegawainya untuk kemajuan kementerian ini dirinya merasa bangga dan berterima kasih.

"Di Kemendes telah terjadi peningkatan kualitas. Indeks Reformasi Birokrasi meningkat dari CC menjadi B. Tata kelola arsip meningkat dari peringkat 32 menjadi 8 di antara Kementerian atau Lembaga (K/L). Standard pelayanan publik meningkat dari merah menjadi hijau. Nilai akuntabilitas kinerja meningkat dari CC menjadi B. Opini laporan keuangan meningkat dari WDP menjadi WTP. Kinerja penganggaran meningkat dari 69.93 persen menjadi 92,83 persen," ujarnya dihadapan 187 para pejabat yang memiliki tugas kebijakan SDM Kemendes PDTT di Kantor Kalibata, Jakarta Rabu (14/8).

Baca juga : Jokowi: Idul Adha Harus Tingkatkan Kesalehan Sosial

Lanjutnya, dalam upaya peningkatan kapasitas (kemampuan dan keahlian) diadakan pelaksanaan pelatihan manajemen untuk Eselon I dan II yang bekerjasama dengan IPMI, Rumah Perubahan, dan Tanri Abeng University.

"Tiap weekend saya sekolahin mereka (pejabat esselon 1-4), supaya mereka belajar leadership, manajemen, istilahnya weekend MBA. Ada juga beasiswa untuk esselon 3 dan 4. Organisasi akan efektif jika leadershipnya jalan. Saya bangga, Sudah ada perubahan yang terjadi di Kemendes PDTT," katanya.

Sejalan dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Anwar Sanusi mengatakan, bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia terintegrasi (Integrated Human Resources Management/IHRM) berbasis kompetensi menjadi pilihan yang paling tepat untuk mengelola sumber daya aparatur di Kemendes PDTT supaya dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 

"Harapannya IHRM sebuah kebijakan yang bisa dijalankan bersama.
Kita sudah melakukan transformasi dari kementerian kita. Dengan kehadiran dan komitmen Mendes PDTT dan kita semua akhirnya kita bisa menjadi kementerian yang jauh lebih baik walaupun belum yang terbaik," katanya.

Baca juga : Dirjen Tanaman Pangan Beri Jurus Tingkatkan Kapasitas Produksi ke Petani Garut

IHRM merupakan kerangka penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia terintegrasi yang dilakukan berbasis pada kompetensi dan sistem merit di lingkungan Kemendes PDTT. 

"Perlunya perbaikan terkait manajemen SDM, reformasi birokrasi itu reformasi SDM. Perubahan harus kita lembagakan dan perlu pedoman. Kenapa namanya IHRM, arahan Menpan RB, harus sejalan dalam menciptakan birokrasi berkelas dunia. Kita harus memiliki semacam kompetensi, salah satunya manajemen talenta," jelasnya.

Dirinya menjelaskan bahwa IHRM terdiri dari pertama, Perencanaan sumber daya manusia; kedua, Rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia; ketiga, Penempatan sumber daya manusia; keempat, Pengembangan kompetensi; kelima Manajemen kinerja; keenam, Manajemen talenta; ketujuh, Manajemen karier; dan kedelapan, Penghargaaan dan penegakan disiplin.

Untuk dapat mengintegrasikan ke-8 kegiatan IHRM tersebut, maka disusunlah Keputusan Menteri Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia yang Terintegrasi dan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 86 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Manajemen Sumber Daya Manusia yang Terintegrasi.

Baca juga : Beresin Kebakaran Hutan, Jokowi Main Keras

Pedoman ini merupakan panduan dalam mengimplementasikan sistem IHRM di lingkungan Kemendes PDTT, dengan adanya pedoman ini diharapkan pelaksanaan penerapan IHRM di lingkungan Kemendes PDTT dapat dilaksanakan secara lebih mudah dan dapat mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

"Selain itu, diharapkan dapat mewujudkan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kemendes PDTT yang professional dan handal, bekerja secara optimal dalam rangka mencapai target kinerja Kementerian," katanya.

Untuk diketahui, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005-2025 untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, manajamen Aparatur Sipil Negara (ASN) dilaksanakan dengan berbasis pada prinsip merit, kompetitif dan transparan. [DIR]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.