Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Ekonomi Indonesia Tetap Kuat Di Tahun Politik

Rabu, 8 Februari 2023 08:39 WIB
Foto: Ilustrasi/Istimewa
Foto: Ilustrasi/Istimewa

RM.id  Rakyat Merdeka - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 sebesar 5,3 persen. Pertumbuhan ini sangat impresif dan paling tinggi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Kinerja impresif perekonomian ini diprediksi akan berlanjut meski memasuki tahun politik.

Hal itu disampaikan Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah di Jakarta, Selasa (7/2). Pasalnya, ini dipengaruhi dengan perhelatan pesta demokrasi akan banyak aktivitas politik yang meningkatkan konsumsi domestik.

“Tahun politik dimana banyak aktivitas politik akan meningkatkan permintaan domestik. Banyak belanja politik seperti bikin spanduk dan lain lain, yang akan meningkatkan perputaran uang dan akhirnya meningkatkan konsumsi,” kata Piter.

Di tengah pelemahan ekonomi dunia, Indonesia memang cukup resilience, dan mampu bertumbuh. Pertumbuhan yang tinggi didukung oleh pulihnya konsumsi seiring pandemi yang mereda.

Sementara investasi meningkat dimana target investasi kementerian investasi bahkan mencapai target. 

“Di tengah tingginya harga komoditas, Indonesia mengalami surplus neraca perdagangan tertinggi sepanjang sejarah,” jelas Piter. 

Baca juga : Sore Ini, Bhayangkara Jamu Persikabo Di Bekasi

Piter memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi 2023 masih menjanjikan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 diperkirakan 4,75-5,25 persen. 

Meski perekonomian global diyakini melambat tetapi perekonomian indonesia tetap akan tumbuh positif didorong oleh permintaan domestik dan tingginya harga komoditi. Harga komoditi akan turun tetapi tetap lebih tinggi dibandingkan periode sebelum 2020.

Untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi, Piter mengatakan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus menjaga permintaan domestik atau bahkan memberikan stimulus agar permintaan domestik meningkat. Hal ini terutama dengan menjaga daya beli masyarakat. 

“Pemerintah juga perlu mendorong investasi. Kebijakan hilirisasi adalah salah satu kebijakan yang sudah tepat dan perlu dilanjutkan.” tandas Piter. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan capaian pertumbuhan ekonomi indonesia di 2022 sebesar 5,3 persen. Pertumbuhan ini sangat impresif dan paling tinggi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi.

"Secara kumulatif di Tahun 2022 ekonomi mampu tumbuh di angka 5,31 persen, pertumbuhan ini jauh lebih tinggi dari angka pre Covid-19 yang rata-rata sebesar 5 persen sebelum pandemi, dan ini merupakan angka tertinggi sejak masa pemerintahan Presiden Bapak Jokowi," kata Airlangga. 

Baca juga : Bos OJK: Pemulihan Ekonomi Berlanjut Di Tahun Ini

Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar ini mengatakan, pertumbuhan ekonomi didorong oleh sektor konsumsi, investasi, industri pengolahan dan pariwisata.

Stimulus Ekonomi

Hal senada diungkapkan Wakil Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto, yang menilai tahun politik akan berpengaruh pada ekonomi. Apalagi jika Pemilu 2024 memakai sistem proporsional terbuka.

Eko menjelaskan, pengaruh itu memang tidak terlalu besar jika dilihat secara makro, namun secara mikro akan cukup membantu sektor tertentu. 

Tahun politik akan mendorong pertumbuhan sektor tertentu. Ekonomi dalam negeri akan terbantu terutama dari sektor-sektor industri yang berkaitan dengan hajat politik.

Kalau dari sisi makro tentu ada, pembelanjaan dari kontestan akan masuk menggerakkan ekonomi. Seberapa besar? Mungkin tidak akan sangat besar. Artinya sampai ratusan triliun.

Baca juga : Kami Lebih Suka Menyebut Diri Pejuang Politik

"Tapi walaupun secara makro tidak terlalu besar, menariknya pada sektor-sektor tertentu. Jadi memacu, menstimulus ekonomi meski segmented," terangnya.

Hajatan Pemilu 2024 akan berdampak pada sektor tersebut dengan catatan dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.

Dengan catatan sistem pemilu proporsional terbuka. Jadi nama orang mempengaruhi. Kalau gambar parpol saya rasa tidak akan banyak. 

“Jadi mungkin dampak ekonominya lebih gede kalau terbuka saja. Jadi nama orang yang mencalonkan yang dipasang," ungkapnya.

Ditambah lagi, Pilpres 2024 tidak akan diikuti oleh petahana. Pasangan calon presiden-wakil presiden yang bakal maju adalah wajah baru. Biasanya untuk kampanye terbuka akan berdampak pada industri kreatif melibatkan pelaku ekonomi kreatif.

"Apalagi ini calon presiden belum tertebak, semua baru. Itu akan lebih banyak pemberitaan, akan lebih dinamis," pungkasnya.■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.