Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Gandeng LKPP, Mbizmarket Dukung Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah
Selasa, 7 Maret 2023 19:32 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Dalam rmendukung program Bangga Buatan Indonesia (BBI), pemerintah memberikan akses prioritas belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan Usaha Mikro/ Kecil (UMK) dengan menyediakan platform belanja Toko Daring sebagai media atau sarana proses purchasing produk barang/jasa yang dibutuhkan Kementerian/Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah (K/L/PD).
Toko Daring turut mendukung program digitalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah sekaligus memberikan akses penjualan produk Usaha Mikro/ Kecil tidak terbatas pada pembelian privat namun juga pada sektor yang lebih luas, yakni pasar pemerintah.
Baca juga : Ganjar Gelontorkan Rp 437 Miliar Untuk Program Penyelenggaraan Jalan Di Jateng
Hal ini dikemukakan dalam diskusi webinar daring bertajuk “Pemanfaatan Toko Daring LKPP dan Implementasi Peraturan Menteri Keuangan 58 (PMK 58) Sebagai Upaya Mendukung Stranas PK untuk Menyukseskan Digitalisasi Pengadaan Pemerintah”, di Jakarta, akhir pekan lalu.
Webinar yang diikuti lebih dari 2.500 peserta ini diselenggarakan oleh Mbizmarket bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Batamg/Jasa Pemerintah (LKPP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Baca juga : Bambang Soesatyo Dorong Penguatan Keamanan Siber Nasional
“Misi kami adalah ingin mendigitalisasikan proses pengadaan yang selama ini barangkali masih konvensional, atau manual. Digital sendiri lebih mature karena detailnya bisa kita tracing atau lacak," tutur Direktur Pengembangan Sistem Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP) Yulianto Prihandono, dalam keterangannya, Senin (6/3).
Yulianto menambahkan, pihaknya diminta Presiden Joko Widodo Prinsipnya untuk menggerakan atau memastikan bagaimana belanja pemerintah ini bisa diarahkan lebih banyak untuk produk-produk dalam negeri maupun produk UMKM.
Baca juga : Fadel Dorong Pemda Punya Branding Kuat Tingkatkan Potensi Daerah
Kini tercatat lebih dari 50 mitra marketplace Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) dengan nilai akumulasi transaksi sebesar Rp 2,1 triliun yang bersumber dari alokasi APBN/APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan Belanja Daerah).
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya