Kemendagri Dorong Pembangunan Berkelanjutan di Tanah Papua

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mendorong pembangunan berkelanjuran di Tanah Papua.

Hal itu disampaikan Wempi saat membuka secara langsung acara temu interaktif bertajuk "Mendorong Pelembagaan Pembangunan Berkelanjutan di Papua" yang digelar oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan (Kemitraan).

“Artinya ini berkelanjutan ke generasi yang akan datang, bukan hanya sekadar membangun jalan. Nah saya pikir dengan Kemitraan ini bagaimana untuk membangun kolaborasi antarkementerian dan lembaga. Kalau Kemendagri saja tidak bisa,” katanya di Hotel Wyndham Jakarta, Selasa (28/2).

Baca juga : Kebut Penyelesaian Pembangunan, Apartemen Asthana Kemang Incar Penghuni Ekspatriat

Wempi menjelaskan, implementasi penerapan konsep pembangunan berkelanjutan di Indonesia telah dijabarkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kedua aturan tersebut, menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

“Ini adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama, bukan hanya Pemerintah tapi semua, kita mempunyai tanggung jawab. Bagaimana misi ini terjadi ke depan, mengawal proses pembangunan ke depan lebih baik,” ujar Wempi.

Meski begitu, perlu diakui pembangunan di daerah Papua sejauh ini masih mengalami beberapa hambatan, seperti koordinasi antarlembaga yang belum efektif. Guna mengatasi hal tersebut, Pemerintah membentuk Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang bertugas melakukan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi.

Baca juga : Komisi IV DPR Apresiasi Bimtek Kementan Dukung Pengembangan Peternakan Di Kediri

“Untuk proses pembangunan yang kita harapkan ini, ada pembentukan badan khusus di Papua yaitu BP3OKP. Ketuanya adalah Bapak Wakil Presiden, kita beberapa kali rapat untuk bagaimana mempercepat kesejahteraan di Papua ini bisa segera terwujud,” terangnya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Kemitraan Laode M Syarif berharap, pembangunan di Papua tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, seperti yang terjadi di daerah lain. Karena itu, ia menekankan agar kesalahan-kesalahan demikian jangan sampai terulang.

Ia pun berharap model pembangunan di Papua, dapat mendorong pelestarian alam dengan memperhitungkan konektivitas lingkungan dan pembangunan yang rendah karbon. 

Baca juga : Gandeng UGM, PNM Dorong Gen-Z Bangun Reputasi di Era Digital

Dia menyebut beberapa pertemuan internasional yang membahas terkait karbon perlu ditindaklanjuti dalam upaya menjaga alam yang diharapkan juga berdampak pada kesejahteraan rakyat.

“Agar pembangunan rendah karbon di Papua ini benar-benar bisa kita wujudkan,” ungkapnya.■
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.