Atasi Defisit APBN, Menkeu Tawarkan Jurus Bilateral Di Paripurna DPR

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah akan meningkatkan kerja sama bilateral serta memperluas pangsa negara tujuan ekspor yang memiliki pasar potensial. Upaya itu dilakukan untuk mengatasi masalah masalah defisit APBN. 

Hal itu dikatakan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat memberikan jawaban atas pan dangan umum seluruh Fraksi DPR terhadap Rancangan undang-undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 di Gedung Parlemen, kemarin. 

Wanita yang akrab disapa Ani itu menjelaskan, pemerintah sudah menyiapkan berbagai strategi untuk membenahi masalah perekonomian yang berpotensi mengganggu APBN tahun depan. Pembenahan dilakukan, khususnya bagi masalah defisit neraca perdagangan dan defisit transaksi berjalan (CAD). 

“Pemerintah akan mendorong kinerja ekspor impor untuk memperbaiki kinerja neraca perdagangan dan transaksi berjalan,” kata Ani. 

Baca juga : Tekan Defisit, Iuran BPJS Kelas Satu Diusulin Naik Dua Kali Lipat

Untuk ekspor, lanjut dia, pemerintah akan meningkatkan pangsa pasar melalui kerja sama perdagangan bilateral. 

Selain itu, juga dilakukan perluasan negara tujuan ekspor yang memiliki pasar potensial. Kebijakan perdagangan juga akan difokuskan pada penyempurnaan fasilitas di kawasankawasan khusus dan penurunan biaya produksi melalui perbaikan sistem logistik. 

“Kita akan memberikan insentif untuk fasilitasi perdagangan yang efektif dan terarah guna meningkatkan daya saing produk manufaktur dalam negeri di pasar global,” sambung Ani. 

Pemerintah juga akan memberikan pendampingan kepada pelaku ekspor untuk meningkatan daya saing mereka dan menghilangkan kendala dalam ekspor, termasuk melalui promosi dan proses negosiasi. “Proses hilirisasi akan kita dorong, agar terbangun rantai industri hulu dan hilir yang baik dalam rangka menjaga pasokan bahan baku dan mengurangi impor,” tegasnya. 

Baca juga : Entaskan Kemiskinan, Kementan Hadirkan Program Bekerja di Probolinggo

Sementara untuk mengurangi impor, kebijakan akan diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan domestik sesuai dengan prioritas nasional, khususnya bahan baku dan barang modal untuk ekspor. Kebijakan ini juga akan disertai dengan penyederhanaan penerbitan perizinan perdagangan dan peningkatan output produksi serta kelancaran distribusi barang-barang domestik. 

“Untuk mengurangi impor migas, pemerintah akan terus mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) serta mempercepat pemberlakuan program B30,” ungkap dia. 

Untuk penguatan neraca transaksi berjalan, kata Ani, tidak cukup hanya melalui perbaikan neraca perdagangan barang, tetapi juga melalui penguatan neraca perdagangan jasa. Karena itu, pemerintah juga terus meningkatkan ekspor jasa nasional dengan mempercepat pengembangan 4 destinasi pariwisata super prio ritas seperti Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika. 

“Upaya tersebut diharapkan dapat menarik wisatawan mancanegara, sekaligus mendorong perekonomian daerah wisata, serta menambah devisa negara,” tegasnya. 

Baca juga : Di Depan Wapres , Menko Darmin & Gubernur BI Pamerkan Jurus Jaga Inflasi

Tahun depan, lanjut Ani, pemerintah tetap mewaspadai risiko global yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi nasional. Meski demikian, pemerintah tetap optimis target pertumbuhan ekonomi tahun depan bisa sesuai target 5,3 persen. Pemerintah akan berupaya untuk menjaga momentum laju ekonomi nasional. [NOV]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.