Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Soal Subsidi Energi, Menteri Jonan Pilih Yang Tepat Sasaran

Senin, 2 September 2019 08:55 WIB
Menteri ESDM Ignasius Jonan
Menteri ESDM Ignasius Jonan

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menilai, realisasi besaran subsidi energi tahun ini hanya mencapai sekitar Rp 120 triliun hingga Rp 130 triliun atau sekitar 81,25 persen dari target. 

Adapun target subsidi tahun ini adalah sebesar Rp 160 triliun. Sementara, selama perhitungan 2011 hingga 2014, besaran subsidi energi mencapai Rp 1.200 triliun. 

Jonan menegaskan, pemerintah terus berkomitmen agar subsidi energi semakin efisien dan peruntukannya benar-benar tepat sasaran. Prediksi realisasi subsidi yang tidak mencapai target karena harga komoditas energi banyak turun. 

Jonan melihat daripada menghabiskan anggaran untuk subsidi energi yang tidak tepat sasaran, pemerintah lebih memilih memangkas subsidi energi untuk dialihkan ke belanja yang lebih produktif dan prorakyat.

Baca juga : Perlu Screening Pimpinan Lembaga Negara, Jangan Pilih Yang Berkasus

 “Subsidi, yang selalu orang ramai bicara ini. Dibandingkan periode sebelumnya, sekarang empat tahun terakhir (2015- 2018) subsidi sektor energi dipangkas menjadi hanya Rp 477 triliun. Ini kurang lebih hanya sepertiga dari yang sebelumnya. Agar lebih tepat sasaran,” katanya di Jakarta kemarin. 

Menurutnya, pemanfaatan anggaran Kementerian ESDM tahun ini dialokasikan Rp 4,9 triliun mayoritas untuk infrastruktur dan program prorakyat. Contohnya, adalah program pembagian konverter kit LPG untuk nelayan kecil. 

Dengan menggunakan bahan bakar LPG, biaya operasional yang harus dikeluarkan nelayan untuk melaut jadi semakin murah. Adapula program belanja produktif lainnya yaitu pembangunan jaringan gas kota, pembagian lampu surya gratis untuk rumah belum berlistrik, penerangan jalan umum, dan pemboran sumur bor air tanah. 

“Tahun ini anggaran Kementerian ESDM 48 persen dikembalikan ke masyarakat, untuk bangun pembangkit tenaga surya, jaringan gas dan lain sebagainya,” ungkapnya. 

Baca juga : Soal Ganjil Genap, Pengecualian Taksi Online Cuma Bikin Masalah Baru

Berdasarkan data Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, anggaran subsidi BBM hanya Rp 20,8 triliun atau turun dari tahun sebelumnya yang masih Rp 32,3 triliun. Untuk anggaran subsidi LPG turun dari Rp 58 triliun menjadi Rp 54,4 triliun. 

Meskipun demikian, mereka tidak memangkas anggaran subsidi listrik. Anggaran subsidi listrik justru naik dari Rp 52,3 triliun menjadi Rp 62,2 triliun. Kepala Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI) Agus Eko Nugroho menilai, untuk BBM dan LPG penurunan subsidi dilakukan karena harga minyak mentah dunia yang masih berfluktuasi dengan kecenderungan melemah. 

Bila harga minyak mentah dunia turun, maka pemerintah bisa sedikit melonggarkan anggaran subsidi energi. Selain faktor itu, penurunan anggaran subsidi juga dipengaruhi program mandatori penggunaan campuran minyak nabati sebesar 20 persen pada solar (B20). Program tersebut membuat pemerintah bisa mengurangi impor minyak meski angkanya belum signifikan. 

“ Kalau pengurangan anggaran subsidi LPG, mungkin ini lebih karena tingginya sasaran yang tidak tepat. Memang, dibandingkan subsidi listrik, subsidi ke BBM dan LPG yang paling susah akurat,” katanya. 

Baca juga : Bappebti Bakal Sanksi Pedagang Emas Digital Yang Tak Punya Izin Usaha

Sementara, untuk subsidi listrik, kata Agus, mungkin terjadi karena pemerintah masih punya banyak pekerjaan rumah untuk sektor ini. Pekerjaan pertama, menyetarakan tarif listrik bagi masyarakat. Kedua, menjamin pasokan listrik ke daerah terpencil, terluas, dan terpinggir aman dan lancar. Hal ini cenderung berbeda dengan BBM yang setidaknya sudah bisa satu harga di berbagai titik di Indonesia. 

Maka, wajar bila pemerintah masih memberikan perhatian lebih bagi subsidi tarif listrik daripada BBM dan LPG tiga kilogram. Agus juga melihat ada alasan kapasitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibalik hitung-hitungan penurunan subsidi BBM dan LPG. 

Menurutnya, pemerintah bisa menurunkan angka subsidi untuk BBM dan LPG karena kinerja keuangan PT Pertamina (Persero) selaku BUMN yang mendapat penugasan dalam menyalurkan dua jenis bahan bakar tersebut masih cukup baik. [KPJ]
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.