Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Soal Ganjil Genap, Pengecualian Taksi Online Cuma Bikin Masalah Baru

Jumat, 23 Agustus 2019 13:35 WIB
Ilustrasi kawasan ganjil genap. (Foto: ist)
Ilustrasi kawasan ganjil genap. (Foto: ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Upaya pemberian tanda khusus bagi taksi online untuk memasuki kawasan ganjil genap seharusnya tidak dilakukan. Selain memperburuk kualitas udara, kebijakan ini juga akan menimbulkan masalah baru.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio mengatakan, jika pengecualian ini dilakukan, maka itu sebuah langkah mundur. Akibatnya, akan ada kecemburuan dan menimbulkan kemacetan baru.

Kata Agus, pemberian ruang atau kelonggaran pada terhadap suatu kebijakan justru akan mengurangi esensi aturan itu sendiri, dan menimbulkan masalah baru. Padahal, tujuan dibuatnya peraturan untuk mewujudkan ketertiban dan melindungi hak masyarakat.

Baca juga : Bappebti Bakal Sanksi Pedagang Emas Digital Yang Tak Punya Izin Usaha

Agus menyebut, pemerintah selaku regulator justru melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri jika mengecualikan taksi online. Dampaknya, peraturan tersebut jadi tidak efektif.

"Kalau banyak pengecualian, ya sudah mending nggak usah. Nanti angkutan umum plat kuning protes, malah mengundang masalah-masalah baru," tutur Agus.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi pun memandang demikian. Menurutnya, taksi online merupakan objek kebijakan ganjil genap. Sehingga rasa adil akan dirasakan setiap pengendara di Jakarta.

Baca juga : Mensos: Pendekatan Kesejahteraan Sosial, Pintu Solusi Masalah Papua

Tulus menjelaskan, pada dasarnya taksi online merupakan angkutan sewa khusus berplat hitam. Setara dengan kendaraan pribadi. Kecuali, taksi online mau berubah ke plat kuning.

Tulus memandang wacana pengecualian taksi online merupakan langkah mundur. Bahkan merupakan bentuk inkonsistensi pemerintah terhadap aturan yang dibuatnya sendiri.

Selain itu, upaya menekan polusi udara juga akan gagal jika kendaraan di Jakarta masih banyak menggunakan bahan bakar minyak (BBM) berkualitas rendah. Seperti bensin premium dan atau bahan bakar dengan kandungan sulfur yang masih tinggi. [MEN]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.