Bareng PT DLU Holding, BHS Berikan Bantuan Bagi Korban Kebakaran Kapal Di Tegal

RM.id  Rakyat Merdeka - Kebakaran kapal nelayan di Pelabuhan Jongor, Kota Tegal Jawa Tengah pada Senin (14/8) pekan lalu, menjadi kebakaran terparah di Indonesia.

Peristiwa itu menghanguskan sebanyak 63 kapal nelayan dengan kerugian yang ditaksir sebesar lebih dari Rp 200 miliar, dan masih menyisakan duka mendalam hingga kini.

Merasa prihatin dengan kejadian tersebut, Penasehat Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Timur (Jatim) Bambang Haryo Soekartono, langsung berinisiatif menyalurkan bantuan kepada korban bersama tim BHS Peduli.

Anggota DPR RI periode 2014-2019 itu mengajak PT Dharma Lautan Utama (DLU) Holding dalam melancarkan aksi sosialnya.

Baca juga : Gardu Ganjar Dań Forum Umat Islam Banten Bersatu Gelar Deklarasi Damai Di Serang

Proses penyerahan bantuan kepada korban dilakukan, Senin (21/8), dan disaksikan oleh Dirut PT DLU, Erwin H. Poedjono, dan seluruh jajarannya.

Bantuan tersebut berupa logistik sembako, seperti 4,5 ton beras, 800 kg gula, 600 liter minyak goreng, 300 kg telur, 1.200 kaleng susu kental manis, 150 kaleng biskuit, 50 dus kopi, 20 dus teh, kacang hijau, kecap, ratusan dus mie instan, multivitamin, serta bantuan lainnya.

Seluruh bantuan diterima langsung oleh Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah dan Ketua Paguyuban Nelayan Kota Tegal (PNKT) yang juga sekaligus sebagai Ketua DPC Gerindra Kota Tegal, sekaligus dihadiri oleh Personil BNPB Pusat.

"Saya merasa sangat prihatin dan duka yang sangat mendalam atas kejadian kebakaran yang menghancurkan 63 kapal nelayan. ini adalah kejadian kebakaran yang sudah ke-3 kalinya di pelabuhan tersebut yang milik dan dikelola oleh Provinsi Jawa Tengah," kata Bambang Haryo yang juga Anggota Bidang Pengembangan Usaha dan Inovasi DPN HKTI itu. 

Baca juga : Sahabat Ganjar Beri Bantuan Sembako Ke Korban Kebakaran Kapal Tegal

Pria yang akrab disapa BHS itu menilai, keselamatan kapal yang sandar di pelabuhan harusnya dijamin pihak kepelabuhanan.

Sebab, pemberian jaminan layanan minimum terkait hal itu tertera dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 8 tahun 2012.

Salah satu contohnya, pengelola pelabuhan harus menyediakan hydrant dan alat pemadam yang cukup untuk menjamin pemadaman kapal-kapal yang sandar apabila terjadi kebakaran di pelabuhan tersebut.

"Saya juga sangat prihatin dengan kondisi pendangkalan pelabuhan karena perawatan normalisasi kedalaman belum dilakukan oleh pihak pengelola pelabuhan dari mulai diresmikannya pelabuhan tersebut," sesalnya. 

Baca juga : Kepedulian Mak Ganjar, Dirikan Dapur Umum Untuk Korban Kebakaran Di Palangkaraya

"Sehingga pada saat terjadinya kebakaran satu kapal waktu itu, para nelayan tidak bisa menggerakkan kapalnya karena kandas akibat pendangkalan dan mengakibatkan api merambat ke semua kapal yang sandar di pelabuhan tersebut saat itu," imbuh BHS

Alumni Teknik Perkapalan ITS Surabaya ini berharap, Pemerintah Pusat, Provinsi, serta Daerah bisa mendukung pemulihan kondisi perikanan pasca kebakaran dengan membersihkan kolam pelabuhan dari bangkai-bangkai kapal tersebut.

Termasuk, membantu percepatan pembangunan kapal kapal yang rusak agar produksi dan perekonomian nelayan dapat kembali normal.

"Karena perikanan memberikan dampak multiplayer ekonomi yang demikian besar pada usaha mikro kecil dan menengah, maka sudah seharusnya keterlibatan pemerintah dan dunia perbankan harus segera direalisasikan di kasus tersebut," tutup BHS.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.