Indonesia-Jepang Percepat Pengembangan Transisi Energi dan Infrastruktur Pendukung

RM.id  Rakyat Merdeka - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Direksi Japan Bank of International Cooperation (JBIC) dan Penasihat Khusus untuk Kabinet Jepang Tadashi Maeda bertemu di Jakarta, Kamis (21/9). Dalam pertemuan itu, keduanya menyetujui pembentukan Satuan Tugas (Task Force) untuk pelaksanaan transisi energi dan infrastruktur, kerja sama Indonesia dan Jepang.

Sebelumnya, pada Juli lalu, Airlangga dan Maeda sepakat mengusulkan pembentukan Satuan Tugas sebagai guna mempercepat pengembangan transisi energi dan infrastruktur pendukungnya terutama di Kawasan Kalimantan.

Satuan Tugas yang disepakati memiliki struktur yang terdiri dari dua. Pertama, Dewan Pengarah (steering committee) yang terdiri dari pengambil kebijakan setingkat menteri. Kedua, kelompok ahli (expert group) yang dikelola oleh pejabat senior Kemenko Bidang Perekonomian Indonesia, Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang serta JBIC. Selain itu, Satuan Tugas juga melibatkan pejabat kementerian terkait dan korporasi.

Baca juga : Epiroc Percepat Transformasi Industri Pertambangan Dan Konstruksi

Dalam pertemuan tersebut, juga dibahas beberapa sektor potensial meliputi pengembangan pembangkit tenaga air (hydropower plant) di Kayan, Kalimantan Utara, untuk menggantikan PLTU di Jawa, pengembangan teknologi efisien untuk Pembangkit Listrik Geotermal, Carbon Capture, Utilizaton, and Storage (CCUS), blue urea serta revitalisasi kawasan gambut dengan teknologi Jepang. Airlangga menyatakan, telah menugaskan kementeriannya bersama JBIC dan METI untuk mendiskusikan detail teknis pembahasan isu ini.

“Jepang melalui JBIC dan METI menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek kerja sama dalam Task Force ini melalui Green Innovation Fund sebesar dua triliun yen setiap tahun atau sekitar Rp 207 triliun per tahun. Pendanaan ini dapat membantu percepatan transisi energi di Indonesia,” tegas Airlangga.

Selain menyepati Satuan Tugas, Airlangga dan Maeda juga membahas Joint Crediting Mechanism (JCM) dan proyek-proyek potensial lainnya yang akan diimplementasikan di bawah Asia Zero Emission Community (AZEC). Skema JCM merupakan kerja sama yang paling memungkinkan antara Indonesia dan Jepang untuk memitigasi karbon.

Baca juga : IESR Dan Ford Foundation Serukan Pemusatan Keadilan Kemitraan Transisi Energi

JCM memiliki peran yang penting dalam membantu merumuskan kebijakan nasional mengenai penetapan harga karbon. Implementasi JCM juga mendorong sektor swasta untuk memperkuat kepercayaan diri mereka dalam berpartisipasi dalam aksi iklim.

Saat ini, Indonesia berniat untuk meluncurkan pertukaran karbon yang memungkinkan berbagai jenis karbon untuk diperdagangkan. Dengan adanya dukungan dari Jepang terkait dengan JCM Indonesia dapat mengimplementasikan sebanyak 54 proyek JCM dan melakukan setidaknya 150 studi kelayakan terkait program pengurangan emisi karbon.

Dalam kesempatan ini, Pemerintah Jepang juga menyampaikan rencana pertemuan tingkat tinggi AZEC bersamaan dengan perayaan 50 tahun ASEAN-Jepang di Tokyo pada Desember 2023. Jepang meminta Indonesia untuk dapat mendukung acara ini. Airlangga menyambut positif usulan tersebut dan akan menyampaikannya kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.