Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Ini Tujuh Jurus Pemerintah Jaga Iklim Usaha

Selasa, 15 Oktober 2019 14:22 WIB
Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah), bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (ketiga kiri), Kepala BKPM Thomas Lembong (kedua kanan) berbincang dengan Ketum Apindo Hariyadi Sukamdani (ketiga kanan) di acara Indonesia Trade Investment Summit di Jakarta, Selasa (15/10). (Foto: Humas Kemenko Perekonomian)
Menko Perekonomian Darmin Nasution (tengah), bersama Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (ketiga kiri), Kepala BKPM Thomas Lembong (kedua kanan) berbincang dengan Ketum Apindo Hariyadi Sukamdani (ketiga kanan) di acara Indonesia Trade Investment Summit di Jakarta, Selasa (15/10). (Foto: Humas Kemenko Perekonomian)

RM.id  Rakyat Merdeka - Menko Perekonomian, Darmin Nasution mengatakan, pemerintah komitmen dalam melakukan transformasi kebijakan ekonomi di berbagai sektor. Hal itu dilakukan untuk menjaga iklim usaha, investasi, dan daya saing Indonesia

“Transformasi kebijakan di era revolusi industri 4.0 akan difokuskan untuk merubah ekonomi berbasis sumber daya alam ke ekonomi berbasis nilai tambah yaitu industri manufaktur dan jasa,” tutur Menko Perekonomian Darmin Nasution di acara Indonesia Trade Investment Summit di Jakarta, Selasa (15/10).

Hadir dalam acara ini Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.

Di hadapan para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Darmin pun membeberkan tujuh langkah pemerintah mewujudkan iklim yang baik. Pertama, dalam rangka pengembangan industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) dari hulu ke hilir dan berdaya saing tinggi, pemerintah telah memberikan tax holiday sesuai besaran investasi.

Baca juga : Pemerintah Saudi Buka Bioskop Untuk Umum

“Sektor SDA yang mendapatkan tax holiday yaitu industri kimia dasar, logam dasar, permurnian, petrokimia, dan industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan. Namun, ini bukan close list,” ujar Darmin.

Kedua, perbaikan perijinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) sebagai cara memangkas masalah dan mempercepat perijinan investasi. “OSS versi 1.1 telah diperkenalkan dan penyempurnaan OSS lebih lanjut terus dilakukan dengan melibatkan peran aktif Pemerintah Daerah dan Kementerian Lembaga yang terkait,” tutur Darmin.

Ketiga, perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh, termasuk pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan berbasis perpajakan.

“Reformasi ini bertujuan agar Indonesia mampu meningkatkan kemandirian dalam membiayai kebutuhan pembangunan nasional di masa mendatang,” tambah Darmin.

Baca juga : Hujan Buatan Berhasil, Pemerintah Tetap Antisipasi Karhutla

Keempat, sejumlah insentif fiskal telah diberikan untuk memacu industri manufaktur, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Selain tax holiday, pemerintah juga memberikan industri yang terlibat dalam vokasi berupa fasilitas pengurangan penghasilan bruto maksimal sebesar 200 persen untuk vokasi dan 300 persen untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (super deduction).

“Untuk industri padat karya, fasilitas diberikan berupa pengurangan neto sebesar 60 persen dari jumlah investasi (investment allowance),” ujar Menko Darmin.

Kelima, kebijakan perdagangan untuk mendorong ekspor dan menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas di era industri 4.0 melalui peningkatan produk ekspor dengan terlibat sebagai bagian Global Value Chain (GVC), simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu, efisiensi logistik, serta diplomasi ekonomi dan peningkatan pasar.

Keenam, dalam upaya menyiapkan SDM yang kompeten sesuai kebutuhan industri saat ini, pemerintah mengembangkan program pendidikan dan pelatihan vokasi yang meliputi tiga lembaga vokasi yaitu SMK, BLK, dan Politeknik. Ketujuh, pengoptimalan infrastruktur jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara yang akan dihubungkan dengan pusat-pusat perekonomian seperti pusat produksi, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), industri kecil, dan pariwisata.

Baca juga : Bersama Pemerintah dan NKRI, Porkap Yakin Damaikan Papua

“Pembangunan KEK untuk memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang bernilai tinggi dengan didukung pemberian fasilitas dan insentif serta kemudahan berinvestasi,” katanya.

Selain itu, guna menyederhanakan sistem perizinan Indonesia yang ada saat ini, Pemerintah tengah mempersiapkan rancangan regulasi berbasis konsep Omnibus Law. Dengan adanya Omnibus Law, sejumlah peraturan terkait dengan perizinan yang ada di beberapa Kementerian dan Lembaga akan ditinjau ulang dan direvisi agar terbentuk harmonisasi sistem perizinan untuk membangun ekosistem investasi.

Sebagai penutup, Darmin menuturkan bahwa sinergi antara pemerintah dan pemangku kepentingan serta dunia usaha yang terjalin selama ini harus menjadi kunci meningkatkan kinerja investasi dan daya saing yang lebih baik lagi. [DIT]

 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.