DPR Dukung Pemerintah Kendalikan Impor Sampah

RM.id  Rakyat Merdeka -
DPR mendukung langkah Presiden Jokowi yang meminta impor sampah dan limbah untuk bahan baku industri dikendalikan. Salah satunya dengan memaksimalkan sampah dalam negeri untuk bahan baku. 

"Industri harus memaksimalkan potensi sampah yang ada di dalam negeri terlebih dahulu, seperti industri yang membutuhkan limbah sampah plastik, membina pelapak pelapak sampah plastik, sehingga bahan baku industri daur ulang di Indonesia tidak perlu memgimportnya," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah Zubir di Jakarta, Rabu (28/8).

Menurut Politisi Fraksi Partai Hanura saat ini persoalan sampah impor yang mengandung limbah beberapa bulan terakhir menjadi isu hangat. Berdasarkan hasil investigasi Ecoton (Ecological Observation and Wetlands Conservation) ditemukan bahwa masuknya sampah kertas impor sebagai bahan baku kertas juga disertai dengan sampah plastik. Tercatat setidaknya ada 12 pabrik kertas di Jawa Timur yang menggunakan bahan baku kertas bekas impor.

Baca juga : Prof Tjipta Lesmana: Kendalikan Impor, Genjot Ekspor

"Jenis sampah yang kertas campuran dengan kode HS47079000 diduga menjadi jenis sampah yang disusupi sampah plastik, karena merupakan jenis sampah campuran. Hasil investigasi Ecoton juga menunjukkan bahwa impor sampah kertas juga disusupi oleh kontaminasi sampah rumah tangga, khususnya sampah plastik dengan persentase mencapai 35 persen," katanya.

Peminat sampah impor juga meningkat pada tahun 2018 lalu, lanjutnya, dimana hasil analisis dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, terlihat peningkatan impor sampah kertas yang masuk ke Jawa Timur meningkat sebesar 35 persen bila dibandingkan tahun 2017. Dimana Impor sampah kertas pada tahun 2018 mencapai 738.665 ton.

Saat ini, kata dia, Indonesia tercatat sebagai negara penyumbang sampah plastik di laut terbesar kedua di dunia. Dengan jumlah sampah plastik sebesar 3,2 juta ton per tahun dari total 64 juta ton per tahun volume sampah plastik yang dihasilkan Indonesia. 

Baca juga : DPD Dorong Diplomasi dan Kerjasama Parlemen dengan Iran

“Salah satu dampak dari pembuangan sampah plastik di laut adalah ditemukannya ikan dan garam di beberapa wilayah perairan di Indonesia telah terkontaminasi mikro plastik yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup,” tukas Inas.

Sebelumnya dalam Rapat Terbatas yang membahas 'Impor Sampah dan Limbah' , di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (27/8), Presiden Jokowi menyatakan sejumlah langkah harus dilakukan untuk mengendalikan impor sampah dan limbah. Misalnya dengan memaksimalkan sampah yang ada di dalam negeri terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri.

Presiden juga meminta agar regulasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola impor sampah dan limbah segera diselesaikan. Selain itu, penegakan aturan dan pengawasan harus dilakukan secara ketat terhadap impor sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia. [DIT]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.