Dark/Light Mode

Hingga 2026, PTPN IV PalmCo Genjot Peremajaan Sawit Renta Seluas 60 Ribu Hektar

Jumat, 26 Januari 2024 20:32 WIB
Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara III Persero Mohammad Abdul Ghani saat membuka Workshop PTPN untuk Sawit Rakyat yang digelar di Pontianak. (Foto: Dok. PTPN IV PalmCo)
Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara III Persero Mohammad Abdul Ghani saat membuka Workshop PTPN untuk Sawit Rakyat yang digelar di Pontianak. (Foto: Dok. PTPN IV PalmCo)

RM.id  Rakyat Merdeka - Subholding Perkebunan PTPN lll (Persero), PTPN IV PalmCo berkomitmen untuk terus mengakselerasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai bagian mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan produktivitas petani sawit.

Perusahaan perkebunan sawit milik negara yang berada di bawah naungan Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) tersebut menargetkan untuk merevitalisasi atau meremajakan 60 ribu hektare (ha) perkebunan sawit renta milik petani yang tidak lagi produktif hingga 2026 mendatang.

"Kami harus melakukan peremajaan sawit rakyat 60 ribu hektare sampai 2026, khusus di Kalimantan Barat (Kalbar) ada 16 ribu hektare lebih," kata Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) Mohammad Abdul Ghani saat membuka Workshop PTPN untuk Sawit Rakyat yang digelar di Pontianak dikutip Jumat (26/1/2024). 

Abdul Ghani menegaskan, bahwa PTPN tidak hanya fokus dalam mencari keuntungan. Namun, lebih dari itu PTPN harus menjadi agen dalam pembangunan termasuk mengakselerasi PSR.

Terlebih, program PSR merupakan salah satu amanah Program Strategis Nasional (PSN).

"Kami PTPN ini fungsinya kan bukan hanya mencari untung semata namun juga ditugaskan sebagai agen pembangunan. Untuk itulah kolaborasi dengan semua pihak kami kerjakan PSR," ujarnya.

Abdul Ghani yakin target tersebut dapat terealisasi menyusul dukungan yang begitu masif dari pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar yang begitu besar.

Baca juga : Kementan Siap Jemput Bola

Terkait workshop yang dihadirkan di Kalbar dengan mengundang petani sawit, koperasi dan pihak terkait, merupakan bagian dalam memacu PSR di Kalbar.

"Untuk merealisasikan PSR itu butuh kolaborasi dan untuk itu lah workshop ini penting," jelasnya.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Krisna Santosa menilai, kegiatan workshop melibatkan para petani, asosiasi, hingga Pemerintah merupakan langkah yang tepat untuk memulai dan mengakselerasi PSR di Kalbar terutama dari sisi penguatan SDM bagi petani mitra perusahaan.

Program penguatan SDM tersebut merupakan salah satu dari empat program yang ditujukan bagi kemitraan dengan petani rakyat.

Tiga program lainnya, yakni kemitraan penuh, penyediaan bibit bersertifikat, serta perusahaan menjadi offtaker.

Untuk program penyediaan bibit bersertifikat, pihaknya saat ini tengah berupaya merampungkan perizinan guna mendatangkan 300 ribu bibit bersertifikat siap tanam.

"Nantinya bisa diperoleh dari PTPN IV Regional V, dan tidak harus menjadi mitra (untuk mendapatkan bibit sawit bersertifikat). Program ini Insya Allah akan kami laksanakan secara berkelanjutan sehingga cita-cita kita dalam meningkatkan produktivitas sawit rakyat dapat tercapai," katanya.

Baca juga : Tampil Dengan Wajah Baru, BNI Emerald Genjot Layanan Perbankan Dan Investasi

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Harrison mengapresiasi PTPN IV yang telah menjadi mitra pembangunan yang strategis bagi Pemprov Kalbar.

Harrison mengaku menaruh harapan besar agar perusahaan ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat di sekitar kawasan perkebunan.

"Sehingga bisa membantu program Pemerintah seperti menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrem," katanya.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) Andi Nur Alamsyah mengatakan, persoalan peremajaan sawit saat ini adalah tata kelola yang belum efisien.

Untuk mempercepat realisasi program tersebut, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan Permentan baru untuk mengurangi hambatan-hambatan yang selama ditemui di lapangan.

Aturan baru ini akan mencabut aturan lama yang selama ini dianggap belum secara maksimal dalam mengefektifkan tata kelola sawit, khususnya yang berkaitan dengan program PSR.

“Nanti akan ada Permentan yang menyatukan, mulai dari PSR, sarpras (sarana dan prasarana perkebunan), SDM, hingga ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), dalam satu aturan," kata Andi.

Baca juga : Hingga 2025, PIS Targetkan Punya 130 Kapal Tangker

Dalam Permentan yang tengah digodok tersebut, lanjut Andi, cukup dengan satu kali verifikasi sehingga lebih mudah dan efisien.

Lewat Permentan baru ini juga akan memudahkan pekebun dalam mengakses bantuan yang ada di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Selain itu, kolaborasi dengan PTPN IV PalmCo juga menjadi penentu suksesnya program PSR.

"Kita harapkan sinergi dengan PTPN, sehingga PTPN tidak hanya mengurusi dirinya sendiri tapi juga plasma yang harus terus dikuatkan," ucap Andi.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.