Erick Happy, Tata Kelola BUMN Diapresiasi OECD

 Sebelumnya 
“Hal ini menunjukkan upaya Pemerintah dalam memberikan lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas kepada BUMN, dalam mengelola operasional mereka,” ucap mantan Bos Klub Inter Milan ini.

Erick bilang, saat ini Indone­sia dalam proses akan menjadi anggota penuh OECD. Tujuan Indonesia menjadi anggota penuh OECD adalah mem­perkuat daya saing secara global, termasuk BUMN.

“Penilaian dan pencapaian ini tentu menjadi titik terang bahwa Indonesia semakin dekat dengan target menjadi anggota penuh OECD,” ucapnya.

Saat ini OECD memiliki 38 negara anggota, yang tersebar di seluruh dunia, mulai dari Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa dan Asia-Pasifik.

Baca juga : Perbaiki Layanan, Bikin Pebisnis Dan Turis Nyaman

Dihubungi terpisah, Associ­ate Partner BUMN Research Group Lembaga Management dan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Toto Pranoto menilai, perusahaan pelat merah memi­liki kontribusi terhadap Pemerintah melalui pajak dan dividen yang terus meningkat tiap tahun.

“Karena itu, keberadaan BUMN yang sehat dan tumbuh positif, harus benar-benar di­jaga dalam pengelolaannya. Tata kelola dan manajemen risiko yang optimal sangat diperlukan, bahkan menjadi kewajiban,” ucap Toto kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Diakui Toto, dalam beberapa tahun terakhir ini, kinerja BUMN masih menunjukkan tan­tangan dalam meningkatkan profitabilitas dan pareto BUMN.

Ia melihat, masih ada BUMN yang punya masalah Good Corpo­rate Governance (GCG). Terlebih BUMN yang belum berstatus perusahaan terbuka (Tbk).

Baca juga : Tim Tango Di Atas Angin

“Untuk meningkatkan GCG BUMN, ialah mendorongnya berstatus terbuka. Dengan begi­tu, tercipta prinsip transparansi, akuntabilitas dan fairness,” sarannya.

Kemudian, alternatif perbai­kan GCG lainnya ialah memper­baiki kualitas dewan komisaris BUMN. Perbaikan atau stan­dardisasi layanan BUMN me­lalui digital saat ini juga sangat diperlukan. Selanjutnya fak­tor law enforcement yang harus diperkuat.

“Hal itu agar ada efek jera terhadap pelanggar hukum di kalangan BUMN. Bagi BUMN yang bermasalah, maka perlu pembenahan tata kelola yang serius,” imbaunya.

Toto menegaskan, BUMN yang diharapkan jadi tulang punggung penyokong APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) jangan sampai justru menggerogoti APBN.

Baca juga : Nadal Sedih, Campur Senang

Bahkan ia menitipkan pada pemerintahan baru Prabowo-Gibran nanti, agar menjadikan BUMN sebagai sektor prioritas yang harus dievaluasi, sehingga ke depan BUMN bisa dikelola dengan lebih baik lagi.

Dan selanjutnya diharapkan BUMN mampu kompetitif tidak hanya di dalam negeri, tapi juga secara global. Sesuai dengan tu­juan utamanya, memastikan program Pemerintah berjalan baik.

“Sembari memberi keuntungan untuk meningkatkan pendapatan negara,” katanya. DWI

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 9, edisi Rabu, 24 Juli 2024 dengan judul "Sukses Lakukan Transformasi Regulasi Erick Happy, Tata Kelola BUMN Diapresiasi OECD"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.