Bahlil: Orang Seperti Saya Jangan Dikasih BBM Subsidi

 Sebelumnya 
Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kualitas udara di Jakarta pada 2019 buruk. Meski membaik pada 2021 dan kembali memburuk pada 2022 hingga 2024. Bahkan, buruknya kualitas udara 2024 sama seperti 2019.

“Kualitas udara yang buruk ini berdampak pada kesehatan masyarakat dan keuangan negara. Klaim BPJS Kesehatan soal sakit akibat polusi udara sudah Rp 12 triliun dan bisa terus meningkat,” Rachmat.

Atas dasar itu, kata Rachmat, penggunaan BBM berkualitas sudah menjadi keharusan. Kemudian, subsidi BBM yang diberikan Pemerintah juga harus tepat sasaran agar benar-benar dinikmati masyarakat yang membutuhkan.

Baca juga : BNI Ventures, Bukti BUMN Bisa Besarkan Startup Lokal

“Selama ini, 80-95 persen BBM bersubsidi dipakai oleh masyarakat yang sudah mampu. Lebih banyak dinikmati orang kaya dibandingkan masyarakat bawah. Ini akan dibenahi,” ujarnya.

Rachmat juga menerangkan, jumlah subsidi yang dikeluarkan Pemerintah sejak 2019 rata-rata mencapai Rp 119 triliun per tahun. Subsidi terbesar dikucurkan pada 2022 yang menyentuh angka Rp 292 triliun.

“Pemerintah tak bisa terus menerus memberikan subsidi kepada masyarakat yang mampu. Karena itu, pembatasan BBM dan subsidi tepat sasaran harus dilakukan,” katanya.

Baca juga : Program Sekolah Swasta Gratis, Jangan Hapus KJP

Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, program subsidi tepat sasaran harus dilakukan untuk mencegah APBN membengkak akibat subsidi bahan bakar yang tidak tepat.

“Apabila program ini berhasil dilaksanakan, tentu akan sangat menghemat APBN. Dari penghematan ini, anggarannya bisa dialokasikan ke program lain,” kata Fahmy kepada Rakyat Merdeka, Kamis (12/9/2024).

Dia mencontohkan, dari hasil penghematan subsidi atau impor BBM, anggarannya bisa dialihkan ke program-program yang lebih strategis untuk kepentingan rakyat, seperti pendidikan, pengentasan kemiskinan hingga bantalan sosial.

Baca juga : Girona Vs Barcelona, Bawa Misi 5 Kemenangan

Fahmy mengatakan, hal yang juga harus menjadi perhatian dalam mematangkan aturan pembatasan BBM bersubsidi, yakni kriteria kelompok masyarakat dan kendaraan yang berhak mengkonsumsi BBM bersubsidi. NOV

Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka Cetak, Halaman 10, edisi Minggu, 15 September 2024 dengan judul "Aturan Pengetatan Penjualan Pertalite & Solar Masih Digodok Bahlil: Orang Seperti Saya Jangan Dikasih BBM Subsidi"

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.